RADAR PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mendorong perlindungan masyarakat adat melalui Perda Nomor 12 Tahun 2025, yang disosialisasikan Wakil Gubernur Reny Lamadjido di Palu, Selasa (7/4/2026).
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan regulasi ini menjadi bagian dari program prioritas “9 BERANI”.
“Ini salah satu program kami yang masuk 9 BERANI,” ujar Reny saat membuka lokakarya di Hotel Gransya.
Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) ini disiapkan sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.
Mulai dari konflik lahan, alih fungsi wilayah, hingga eksploitasi sumber daya alam.
Reny menilai, selama ini masyarakat adat kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki pengakuan hukum yang kuat.
“Karena tidak ada pengakuan, akhirnya masyarakat terombang-ambing kena gusur,” tegasnya.
Perda ini diharapkan menjadi dasar perlindungan hak masyarakat adat di Sulawesi Tengah.
Pemprov juga meminta pemerintah kabupaten dan kota menyusun regulasi serupa.
Langkah ini dinilai penting agar perlindungan masyarakat adat berjalan merata hingga tingkat daerah.
