RADAR PALU - Persoalan harga ikan nelayan di Parigi Moutong masih menjadi keluhan utama. Nelayan kecil terpaksa menjual murah ke pengepul, sementara harga di pasar jauh lebih tinggi.
Aktivitas melaut di pesisir Parigi Moutong tampak berjalan seperti biasa. Namun di balik itu, nelayan kecil masih menghadapi persoalan serius terkait harga ikan nelayan yang tidak seimbang.
Selisih harga antara tingkat nelayan dan pasar dinilai terlalu jauh. Kondisi ini membuat nelayan sulit mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil tangkapan mereka.
Unding (50), nelayan asal Desa Silanga, Kecamatan Siniu, mengungkapkan dirinya hanya bisa menjual ikan kepada pengepul atau pedagang keliling.
Menurutnya, posisi tawar nelayan sangat lemah. Harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli karena ikan harus segera dijual.
“Biasanya kami jual ikan ke pengepul dengan harga murah. Mau tidak mau harus dijual cepat, karena ikan tidak bisa disimpan lama,” kata Unding, Selasa (24/3/2026).
Ia menyebut, delapan ekor ikan hasil tangkapannya hanya dihargai sekitar Rp10 ribu. Salah satu pembeli yang disebut adalah Aziza.
Setelah sampai di pasar, harga ikan tersebut justru melonjak. Kondisi ini membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pengepul.
“Pas di pasar harganya sudah beda. Bisa lebih mahal dari yang kami jual. Jadi keuntungan lebih banyak di pengepul,” ujarnya.
Fenomena ini, kata Unding, sudah berlangsung lama dan seolah menjadi hal yang biasa terjadi di kalangan nelayan.
Selain persoalan harga ikan nelayan, nelayan juga menghadapi ketidakpastian pendapatan. Saat harga ikan turun, penghasilan mereka ikut merosot.
Unding mengaku, dalam kondisi tertentu ia hanya memperoleh sekitar Rp150 ribu dari sekali melaut.
“Kalau harga ikan turun, penghasilan kami juga ikut turun,” ungkapnya.
Situasi ini diperparah dengan biaya operasional yang terus meningkat, seperti bahan bakar dan peralatan melaut.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengakui persoalan tata niaga ikan masih menjadi tantangan di wilayah pesisir.
Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya memperbaiki sistem distribusi agar harga ikan nelayan bisa lebih transparan dan adil.
“Kami memahami keluhan nelayan terkait harga ikan yang tidak stabil dan selisih harga di pasar,” ujar Erwin.
Pemda berencana mengoptimalkan tempat pelelangan ikan (TPI) untuk memperbaiki mekanisme penentuan harga.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka akses pasar yang lebih luas agar nelayan tidak bergantung pada pengepul.
“Kami ingin nelayan punya pilihan, tidak hanya menjual ke satu pihak saja,” jelasnya.
Program pemberdayaan juga akan disiapkan, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan ikan dan penguatan kelembagaan nelayan.
Unding berharap langkah pemerintah tidak berhenti sebagai wacana. Ia ingin perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh nelayan kecil.
“Kami hanya ingin harga yang adil. Supaya kerja keras kami di laut bisa cukup untuk kebutuhan keluarga,” katanya.***
