BTN Palu Sosialisasikan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan dan UMKM, Target 5.000 Unit pada 2026
RADAR PALU – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palu menyosialisasikan program rumah subsidi bagi wartawan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam acara buka puasa bersama insan pers di salah satu kafe di Palu, Minggu (15/3), Branch Manager BTN Cabang Palu Sigit Sulistyo, didampingi Deputy Branch Manager Ari Sumule, menjelaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna meningkatkan kesejahteraan pekerja media.
Menurut Sigit, pada tahap awal program tersebut disiapkan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 5.000 unit pada 2026.
“Program ini menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia, dengan target peningkatan menjadi 5.000 unit pada tahun 2026,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, penerima program ini adalah wartawan yang masuk kategori MBR, belum memiliki rumah sendiri, dan belum pernah menerima fasilitas rumah subsidi dari pemerintah.
Dari sisi penghasilan, calon penerima memiliki batas maksimal sekitar Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan, dengan kemungkinan penyesuaian lebih tinggi di wilayah tertentu.
Program tersebut, lanjutnya, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan wartawan, terutama yang bekerja di media lokal maupun berstatus freelance dengan penghasilan tidak tetap.
Di sisi lain, kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran pers dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.
Tidak hanya menyasar pekerja media, program rumah subsidi juga dibuka bagi pelaku UMKM yang belum memiliki rumah dan memiliki penghasilan di bawah Rp9 juta per bulan.
BTN memastikan skema pembiayaan dirancang agar terjangkau, dengan cicilan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor hingga 15 tahun.
Sigit menambahkan, calon penerima wajib melengkapi bukti administratif, salah satunya surat keterangan dari lurah atau pemerintah desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang belum memiliki rumah.
“Bagi yang belum jelas bisa mendatangi kantor Bank BTN terdekat. Dipastikan prosesnya cepat,” tegasnya.
Secara nasional, mekanisme program rumah subsidi ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP, Kementerian Komunikasi dan Digital, BP Tapera, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Selanjutnya, data calon penerima akan melalui proses verifikasi yang melibatkan Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, pembangunan rumah subsidi akan dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab, dengan dukungan pembiayaan yang dirancang untuk mengurangi beban awal pembelian rumah bagi masyarakat sasaran.
Sosialisasi yang dilakukan BTN Palu ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman publik terhadap program perumahan bersubsidi, sekaligus membuka peluang bagi wartawan dan pelaku UMKM di daerah untuk memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.***
