RADAR PALU - Isu pemerataan proyek kembali disinggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido menegaskan praktik monopoli di kalangan konsultan tak boleh terjadi jika ingin iklim usaha tetap sehat.
Pernyataan itu disampaikan Reny saat membuka Musprov ke-11 INKINDO Sulteng di Palu, Kamis (12/2).
Menurutnya, persaingan harus berjalan adil. Pelaku usaha diminta tidak menguasai proyek secara berulang tanpa memberi ruang bagi yang lain.
“Harus berbagi supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” ujarnya.
Reny juga mengingatkan pentingnya bekerja sesuai aturan. Ketertiban administrasi dan kepatuhan hukum dinilai menjadi kunci agar konsultan tidak tersandung masalah di kemudian hari.
Di sisi lain, Pemprov disebut tengah mendorong lahirnya regulasi daerah yang bisa memberi perlindungan bagi konsultan lokal.
Dorongan itu muncul setelah INKINDO Sulteng menyampaikan aspirasi soal ketimpangan kualifikasi.
Ketua INKINDO Sulteng Saiful Pagesa mengungkapkan mayoritas anggotanya masih berkualifikasi kecil, sementara banyak paket pekerjaan mensyaratkan kualifikasi besar.
Kondisi tersebut membuat konsultan lokal kerap tersisih sejak tahap administrasi.
Ketua Umum INKINDO, Erie Heryadi, menyarankan agar Sulteng mencontoh daerah lain yang sudah memiliki payung hukum untuk memperkuat posisi pelaku usaha lokal.
Musprov kali ini juga menjadi momentum pemilihan ketua INKINDO Sulteng untuk periode selanjutnya.***
