Program 3 Juta Rumah di Sulteng 2026: BTN Catat Tren KPR Naik, BPHTB Digratiskan untuk Rumah Subsidi
RADAR PALU – Bisnis perumahan di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 2026 diproyeksikan memasuki fase pemulihan moderat.
Tren digitalisasi, dorongan pembangunan berkelanjutan, serta stabilitas makro ekonomi menjadi faktor penopang optimisme sektor properti di wilayah tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Literasi Perumahan yang digelar di salah satu hotel di Jalan Domba, Kota Palu, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DPD Apersi Sulteng, Bank BTN, PWI Sulteng, serta penyedia baja ringan.
Dialog menghadirkan tiga narasumber yakni Branch Manager Bank BTN Sigit Sulistiyo, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi II Recky Walter Lahope, dan Ketua DPD Apersi Sulteng Reza.
Diskusi dipandu Sekretaris PWI Sulteng Temu Sutrisno dan dibuka oleh Ketua PWI Sulteng yang diwakili Dewan Kehormatan PWI Sulteng Mahmud Matangara.
Branch Manager Bank BTN Sigit Sulistiyo mengungkapkan, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Sulteng dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif.
“Selama lima tahun terakhir, KPR di Sulteng meningkat lebih dari 5.000 unit, dengan rata-rata sekitar 1.000 unit per tahun. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Sigi,” ujar Sigit.
BTN juga memperluas akses layanan melalui kerja sama dengan 42 kantor pos yang telah terintegrasi dengan sistem BTN guna mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan.
Meski demikian, masih terdapat dua kabupaten yang belum terlayani optimal, yakni Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Poso.
Terkait Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sigit menjelaskan program tersebut memiliki dua sisi utama, yakni sisi permintaan (demand) dari masyarakat dan sisi penyediaan (supply) dari pengembang.
“Program ini terbuka untuk seluruh warga negara, tetapi ada persyaratan utama, yakni belum memiliki rumah dibuktikan dari RT dan memiliki penghasilan dibawah 9 juta,” jelasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menegaskan bahwa program 3 juta rumah bukanlah program rumah gratis.
“Program ini bersifat subsidi dan dipermudah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Target tiga juta rumah itu untuk lima tahun atau satu periode RPJM,” kata Recky.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam tiga aspek utama, yakni pembangunan, penyusunan regulasi, serta penyaluran program pembiayaan.
Sebagai bentuk dukungan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah dalam program tersebut digratiskan atau dinolkan.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.
Ketua DPD Apersi Sulteng, Reza, menambahkan bahwa terdapat ketentuan batas penghasilan bagi masyarakat yang ingin mengakses rumah subsidi maupun pembiayaan dari perbankan.
“Ketentuan pendapatan menjadi acuan agar subsidi tepat sasaran. Ini penting supaya program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Namun, dalam diskusi terungkap sejumlah kendala di lapangan, terutama bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol) yang kesulitan membuktikan penghasilan karena tidak memiliki slip gaji.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi kelompok pekerja informal, termasuk pelaku UMKM dan tenaga pendidik yang turut hadir dalam dialog tersebut.
Selain persoalan akses pembiayaan, sejumlah tantangan lain juga disoroti. Sulawesi Tengah memiliki potensi lahan yang luas, namun memerlukan pengelolaan yang efektif agar bernilai ekonomi tinggi.
Keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi di beberapa wilayah juga memengaruhi minat investor dan pembeli properti. Di sisi lain, harga properti yang relatif tinggi masih menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah mendorong berbagai skema pembiayaan, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp25,1 triliun dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor properti hingga Rp130 triliun.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga 2029.
Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya, sektor perumahan di Sulteng diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh akses kepemilikan rumah. ***
