RADAR PALU – Rekonsiliasi internal menjadi prioritas yang akan dilakukan Prof. Dr. Muhtar Lutfi jika dipercaya memimpin Universitas Tadulako (Untad) periode 2027–2031. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan seluruh elemen kampus sekaligus mengakhiri konflik dan pengelompokan di lingkungan universitas.
Hal itu disampaikan Muhtar Lutfi, Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan FEB Untad sekaligus mantan Dekan Fakultas Ekonomi Untad periode 2019–2021, saat diwawancarai pada Senin (9/11/2026), setelah resmi menjadi pendaftar keempat dalam penjaringan bakal calon Rektor Untad.
Menurutnya, seluruh elemen kampus perlu kembali bersatu dan bekerja dengan satu tujuan untuk membawa Untad ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Jembatan III Palu Masih Ditutup, Sejumlah Pengendara Terpaksa Putar Balik
“Yang pertama dan yang utama yang kita lakukan itu adalah rekonsiliasi. Kita harus melakukan rekonsiliasi ke dalam agar supaya semua itu bisa menyatu,” ujarnya.
Selain rekonsiliasi, Muhtar juga berencana melanjutkan program-program positif yang telah dirintis dan dijalankan rektor sebelumnya. Sementara program yang masih memiliki kekurangan akan dievaluasi dan dibenahi.
Salah satu perhatian yang disorotinya adalah kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Ia menilai masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan kampus, termasuk pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK).
Selain itu, koordinasi pelayanan antara unit di tingkat fakultas, rektorat, hingga Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) dinilai belum sepenuhnya sinkron.
“Kita akan upayakan untuk bisa kita perbaiki agar supaya nanti mahasiswa tidak ada lagi keluhan-keluhan yang disampaikan menyangkut pelayanan itu,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatiannya adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikeluhkan mahasiswa. Muhtar mengatakan penetapan UKT mengikuti ketentuan pemerintah. Namun, ia berencana memperluas akses bantuan pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai mekanisme pendataan dan penyaluran beasiswa masih perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, terdapat mahasiswa yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi belum mendapatkannya. Sebaliknya, ada pula penerima bantuan yang dinilai bukan kelompok prioritas.
