RADAR PALU - Di balik geliat pembangunan sektor pendidikan, masih ada ruang kebijakan yang belum sepenuhnya tersentuh. Madrasah swasta di Kota Palu menjadi salah satu contoh yang kerap berada di pinggir arus program pemerintah.
Kondisi ini kembali mencuat seiring upaya pemerintah daerah mendorong pemerataan layanan pendidikan di Sulawesi Tengah.
Yayasan Darul Iman Palu yang mengelola pendidikan dari jenjang RA hingga MA masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Bangunan sekolah dan asrama pesantren di yayasan tersebut belum sepenuhnya pulih sejak gempa 2018.
Ketua Yayasan Darul Iman, Sirajudin M. Thayep, menilai kebijakan pendidikan daerah masih lebih banyak menyentuh sekolah negeri. Sementara madrasah swasta belum mendapatkan perhatian yang sepadan.
“Sejak 2006 bangunan ini belum pernah direhabilitasi,” ujar Sirajudin, Kamis (29/1).
Ia menyebut, sekolah negeri umumnya mendapatkan program perbaikan secara berkala. Perbedaan ini, menurutnya, mencerminkan adanya celah dalam kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan.
Padahal, sebagian besar lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama merupakan sekolah swasta. Siswa yang belajar di dalamnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab pelayanan pendidikan daerah.
Sirajudin berharap program pendidikan daerah, termasuk Berani Cerdas yang dikampanyekan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dirancang lebih inklusif.
“Kami berharap ada kebijakan yang memandang pendidikan swasta dan negeri secara setara,” katanya.
Saat ini, Yayasan Darul Iman masih berupaya melakukan revitalisasi mandiri terhadap bangunan sekolah dan asrama. Proses tersebut berjalan terbatas, menyesuaikan kemampuan yayasan.
Menurut Sirajudin, dukungan kebijakan daerah akan membantu mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan swasta di Palu.***
