
RADAR PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyatakan dukungan terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD Kota Palu tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Usman, dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Selasa (17/11/2026).
Dalam penyampaian pendapat wali kota, Usman mengatakan kedua rancangan regulasi tersebut menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan sosial yang layak dan kesempatan mengembangkan kemandirian ekonomi. Pemkot Palu pada prinsipnya menyetujui kedua ranperda untuk dibahas bersama DPRD.
“Pemerintah Kota Palu pada prinsipnya mendukung kedua rancangan ini untuk dibahas bersama dengan penyempurnaan terhadap pembagian kewenangan, pelaksanaan pelayanan serta konsekuensi pendanaannya,” kata Usman saat membacakan pendapat Wali Kota Palu.
Baca Juga: Dampak Bencana dan UMKM Jadi Sorotan Dua Ranperda DPRD Palu
Terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemkot Palu menilai perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kerentanan sosial harus dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Kelompok yang menjadi perhatian meliputi anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga miskin hingga korban bencana, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Namun, pemerintah memberikan sejumlah catatan, terutama terkait ketepatan data penerima layanan, pembagian kewenangan, mekanisme pengaduan dan kepastian pendanaan. Penggunaan data sosial ekonomi nasional juga perlu didukung mekanisme pemutakhiran agar bantuan dan pelayanan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Pemkot juga menyoroti pentingnya kesiapan pelayanan sosial dalam menghadapi bencana. Penanganan tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi perlu mencakup dukungan psikososial dan pemulihan fungsi sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pemerintah mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Meski demikian, pemberdayaan UMKM dinilai tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan atau akses permodalan. Pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha, mulai dari pengurusan legalitas, pencatatan keuangan, peningkatan kualitas produk hingga pemanfaatan teknologi digital.
Pemerintah juga mendorong perluasan akses pasar melalui kemitraan yang adil antara pelaku UMKM, usaha besar dan sektor swasta. Fasilitasi pemasaran serta keterlibatan koperasi dan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Pemkot meminta agar kedua ranperda memperjelas batas kewenangan pemerintah kota, provinsi dan pusat. Ketentuan mengenai kewajiban, larangan hingga sanksi juga harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.



