Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dampak Bencana dan UMKM Jadi Sorotan Dua Ranperda DPRD Palu

A
Penulis: Annisa Wibdy❯
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo. FOTO: Annisa Nurul Wibdy. 

Advertisement

RADAR PALU - DPRD Kota Palu menyiapkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mulai diarahkan untuk menjawab persoalan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat. Penjelasan kedua rancangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, jalan Moh. Hatta, Selasa (17/11/2026).

Rustia menjelaskan, kedua ranperda telah melalui proses pengkajian, konsultasi publik, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada 27 Oktober 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pra-pembicaraan untuk menentukan kelayakan rancangan sebelum dilanjutkan ke proses pembentukan produk hukum daerah.

Salah satu perhatian dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah persoalan masyarakat yang masih menghadapi dampak sosial bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi 2018. Meski masa tanggap darurat dan rehabilitasi fisik telah berlalu, sebagian penyintas masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, persoalan hunian, kehilangan aset produktif, hingga kebutuhan pemulihan sosial.

Selain dampak bencana, pertumbuhan urbanisasi juga dinilai menambah tekanan terhadap pelayanan sosial di Kota Palu. Peningkatan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta ketimpangan sosial menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih terarah, bukan hanya melalui program bantuan yang bersifat sementara.

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Palu tidak dapat lagi diselenggarakan secara parsial, sektoral dan berbasis kebijakan teknis semata,” kata Rustia dalam Rapat Paripurna. 

Advertisement

Ranperda tersebut dirancang untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial. Rancangan yang terdiri dari 16 bab dan 42 pasal itu mengatur sejumlah materi, antara lain tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan lanjut usia, lembaga kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

Sementara itu, Ranperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. Bapemperda menilai koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, penguatan sektor tersebut tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan. Rustia menjelaskan, salah satu fokus pengkajian adalah mendorong usaha mikro agar mampu meningkatkan skala usahanya menjadi usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, perlindungan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, rancangan regulasi tersebut juga menekankan pentingnya kemitraan antara pelaku UMKM dengan usaha besar dan sektor swasta, termasuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal Kota Palu. Dengan begitu, pemberdayaan tidak berhenti pada pendataan dan pemberian fasilitas, tetapi diarahkan pada peningkatan kemampuan usaha.

Ranperda koperasi dan UMKM tersebut terdiri dari 21 bab dan 62 pasal. Materi pengaturannya mencakup kewenangan pemerintah daerah, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan koperasi, kemudahan perizinan, perlindungan usaha, kemitraan, inkubasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga pembinaan dan pengawasan.

Advertisement

Artikel Terkait

25 Perda Sulteng Masih Atur Sanksi Pidana, Asri Lasatu: Denda Maksimal Kini Rp1 Juta

25 Perda Sulteng Masih Atur Sanksi Pidana, Asri Lasatu: Denda Maksimal Kini Rp1 Juta

Sebanyak 25 Perda Sulteng memuat sanksi pidana. Asri Lasatu menjelaskan penyesuaian denda dan kewenangan hakim pasca UU Nomor 1 Tahun 2026.

Perda Sulteng Perlu Diselaraskan, Ancaman Denda Pidana Tak Lagi Bisa Sembarangan

Perda Sulteng Perlu Diselaraskan, Ancaman Denda Pidana Tak Lagi Bisa Sembarangan

Bapemperda DPRD Sulteng mengevaluasi ketentuan pidana dalam Perda agar selaras dengan KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026.

Enam Program Ketahanan Keluarga Tak Terealisasi, Bunda Wiwik Soroti Pelaksanaan Perda

Enam Program Ketahanan Keluarga Tak Terealisasi, Bunda Wiwik Soroti Pelaksanaan Perda

Bunda Wiwik mengungkap enam program pokir ketahanan keluarga tak terealisasi pada 2026 dan menyoroti lemahnya pelaksanaan perda daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer