
Wiwik: Pembangunan Industri Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat
RADAR PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran dua buku tersebut mengangkat isu “Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS” serta “Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.”
Dalam kegiatan yang berlangsung d sebuah hotel di Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. Turut hadir Baharuddin Sapii, S.P., yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, serta Mahfud Masuara, S.H., yang mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.
Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.; Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Phil. Ridho Alhamdi, S.Fil.I., M.A.
Turut hadir Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. David Efendi, S.IP., M.A.; perwakilan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Shobirin, S.H., M.Hum.; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, insan pers dari media cetak dan media online, serta sejumlah undangan lainnya.
Di kesempatan tersebut, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku yang dinilainya penting sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.
Atas nama DPRD Sulteng, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku ini, khususnya terhadap dua buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan kasus Poso.
"Menurut kami, kajian ini sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam melihat berbagai dampak pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Terdapat dimensi lain yang harus mendapatkan perhatian serius, yakni dampak sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan, serta kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan industri.




