Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sulteng Apresiasi Bedah Buku Muhammadiyah

Muchsin Siradjudin
Penulis: Muchsin Siradjudin❯
MENGAPRESIASI: DPRD Sulteng mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).(FOTO: HUMAS DPRD SULTENG/RADAR PALU)
MENGAPRESIASI: DPRD Sulteng mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).(FOTO: HUMAS DPRD SULTENG/RADAR PALU)

Advertisement

Wiwik: Pembangunan Industri Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat

RADAR PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran dua buku tersebut mengangkat isu “Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS” serta “Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.”

Advertisement

Dalam kegiatan yang berlangsung d sebuah hotel di Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. Turut hadir Baharuddin Sapii, S.P., yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, serta Mahfud Masuara, S.H., yang mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.; Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Phil. Ridho Alhamdi, S.Fil.I., M.A.

Advertisement

Turut hadir Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. David Efendi, S.IP., M.A.; perwakilan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Shobirin, S.H., M.Hum.; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, insan pers dari media cetak dan media online, serta sejumlah undangan lainnya.

Di kesempatan tersebut, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku yang dinilainya penting sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.

Atas nama DPRD Sulteng, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku ini, khususnya terhadap dua buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan kasus Poso.

"Menurut kami, kajian ini sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam melihat berbagai dampak pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Terdapat dimensi lain yang harus mendapatkan perhatian serius, yakni dampak sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan, serta kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Advertisement

Artikel Terkait

Konsesi PT GSM Dipersoalkan, DPRD Sulteng Telusuri Hak Masyarakat Penambang Buol

Konsesi PT GSM Dipersoalkan, DPRD Sulteng Telusuri Hak Masyarakat Penambang Buol

DPRD Sulteng akan mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan OPD terkait menyusul keluhan warga Buol soal konsesi PT GSM di Blok 3 Bulagidun

Mahfud Masuara Wakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Ranperda Perspektif HAM

Mahfud Masuara Wakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Ranperda Perspektif HAM

Hadir memberikan kontribusi pemekiran hukum dalam pembuatan Ranperda Sulteng.

Komisi I DPRD Sulteng Pelajari Penguatan Fungsi Pengawasan dan Tata Kelola Kelembagaan di Bali

Komisi I DPRD Sulteng Pelajari Penguatan Fungsi Pengawasan dan Tata Kelola Kelembagaan di Bali

Masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan gubernur yang dipublikasikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer