Oleh : H. Salihudin Awal *)
SULAWESI Tengah memasuki 2026 dengan modal yang tidak kecil. Bahkan bisa dibilang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi kita berlari kencang, kadang terasa seperti motor balap yang baru ganti mesin, tarikannya spontan, suaranya keras dan semua orang menoleh.
Angkanya memang membuat banyak daerah lain ikut melirik. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 11,91 persen. Tahun 2024 turun sedikit, tapi tetap tinggi: 9,89 persen. Ini bukan angka “aneh”. Ini angka yang biasanya muncul kalau ada sesuatu yang “meledak” dalam struktur ekonomi. Kita sudah tahu, sumber "bomnya" adalah hilirisasi, terutama logam dasar berbasis nikel.
PDRB Sulteng 2024 sudah tembus sekitar Rp376,95 triliun. PDRB per kapita ikut naik, sekitar Rp120,75 juta. Fakta kasarnya seperti itu. Yg buat kita mengernyitkan dahi : kue ekonomi membesar. Tetapi adakah kue itu dibagi rata ke seluruh masyarakat dgn proporsi yg adil?
Struktur ekonomi Sulteng hari ini sudah berubah. Industri pengolahan yang isinya banyak smelter dan pabrik pengolahan logam, menyumbang sekitar 41 persen PDRB. Sektor pertambangan sekitar 14–15 persen.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 15–16 persen. Jadi, kalau kita memakai kacamata statistik, Sulteng bukan lagi “daerah pertanian yang punya tambang”.
Kita sudah bergeser menjadi “daerah industri pengolahan yang ditopang tambang”. Itu perubahan besar, dan tidak semua daerah pernah mengalami lompatan secepat ini.
Namun perubahan cepat selalu membawa dua hal sekaligus: peluang dan rasa sakit kepala.
Peluangnya jelas. Investasi masuk deras, terutama di kawasan industri. Aktivitas ekspor menguat karena produk olahan logam dikirim ke pasar global.
Lapangan kerja tercipta. Tingkat pengangguran terbuka Sulteng bahkan termasuk yang terendah di Indonesia, di kisaran 2,9 persen dalam beberapa rilis terakhir. Banyak kabupaten yang dulunya sepi, kini menjadi simpul ekonomi baru, terutama Morowali dan Morowali Utara.
Tetapi rasa sakit kepala juga nyata, dan ini yang perlu dibicarakan secara jujur.
Pertama, pertumbuhan tinggi belum otomatis berarti pertumbuhan yang merata. Sektor pertanian tumbuh pelan. Padahal sektor inilah tempat banyak keluarga menggantungkan hidup.
Kalau industri melesat sementara pertanian tertinggal, maka kesejahteraan bisa ikut timpang. Kita boleh saja punya PDRB tinggi, tapi kantong-kantong kemiskinan tetap bertahan di desa-desa yang jauh dari jalur industri. Inilah ironisnya.
Kedua, inflasi pangan selalu punya karakter liar. Secara umum inflasi Sulteng masih terkendali dalam rentang target, tapi harga komoditas tertentu seperti cabai, ikan segar, beras, sering membuat warga gelisah.
Tentu ini bukan sekadar soal ekonomi makro. Ini soal dapur. Dapur adalah politik yang paling jujur.
Ketiga, isu lingkungan dan kualitas hidup tidak bisa dipinggirkan. Kawasan industri membawa pekerjaan, iya. Tapi juga membawa debu, limbah, tekanan pada air bersih, dan perubahan sosial yang cepat.
Kalau tata kelola lemah, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan “kemajuan yang bikin lelah dan mundur”.
Lalu 2026 akan seperti apa?
Kalau tren 2025 dijadikan pijakan, pertumbuhan masih kuat, tetapi tidak setinggi periode puncak. Maka outlook 2026 cenderung stabil-tinggi. Proyeksi paling masuk akal: pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di kisaran 7–8 persen.
Masih di atas rata-rata nasional. Masih termasuk “kencang”. Namun bukan lagi sprint, melainkan lari jarak menengah.
Penggerak utamanya tetap industri pengolahan dan aktivitas tambang yang terintegrasi. Ekspansi kapasitas pabrik, perbaikan rantai pasok, dan permintaan global pada produk logam untuk transisi energi akan tetap memberi bensin pada mesin ekonomi Sulteng.
Tapi kita juga harus siap pada risiko: harga komoditas yang berayun, perubahan permintaan ekspor dan tekanan geopolitik global yang bisa mengganggu pasar.
Baca Juga: PT Letawa Dorong Pencegahan Stunting melalui Talkshow dan Refresh Kader Posyandu
Karena itu, 2026 seharusnya menjadi tahun “konsolidasi cerdas”. Tidak cukup hanya bangga pada angka pertumbuhan. Kita perlu memastikan kualitasnya.
Ada beberapa agenda yang menurut saya paling menentukan.
Pertama, diversifikasi yang serius, bukan slogan. Hilirisasi pertambangan boleh lanjut, tetapi sektor non tambang harus ikut naik kelas. Pertanian perlu didorong dengan cara baru: mempercepat dan meratakan terwujudnya teknologi irigasi. Ada beberapa irigasi yang rusak akibat banjir seperti di irigasi Tonggolobibi.
Lainnya, perbaikan bibit, akses pupuk yang lebih tertib, penguatan off-taker, dan yang sering lupa adalah pengolahan pascapanen. Kelapa tidak boleh berhenti di kopra. Syukurlah ada investasi baru pengolahan kelapa di Morowali.
Ikan tidak boleh berhenti di pendaratan. Nilai tambah harus ditahan di sini, di kampung-kampung, bukan hanya di pelabuhan.
Kedua, perbaikan kualitas SDM lokal. Industri butuh operator, teknisi, analis, manajer, dan pengawas. Kalau kita tidak menyiapkan tenaga kerja lokal dengan pendidikan vokasi yang relevan, maka “bonus industri” akan bocor.
Orang luar yang menikmati. Warga lokal hanya jadi penonton, atau paling bagus jadi pekerja level dasar.
Ketiga, tata kelola lingkungan yang tegas dan transparan. Ini bukan anti investasi. Ini pro masa depan. Industri yang baik justru butuh kepastian aturan. Reklamasi, pengelolaan limbah, emisi, dan perlindungan kawasan penting seperti Lore Lindu tidak bisa ditawar.
Kalau alam rusak, biaya sosialnya akan dibayar mahal, dan biasanya dibayar oleh rakyat biasa. Sudah terjadi di Sumatera dan dalam skala kecil sudah terjadi juga di daerah kita.
Keempat, kendalikan inflasi pangan dengan cara yang membumi. Bukan cuma operasi pasar, tetapi pembenahan distribusi, jalan produksi, cold storage, dan kerjasama antar daerah untuk pasokan komoditas strategis. Ini pekerjaan teknis, memang. Tapi dampaknya langsung ke rasa aman warga.
Kelima, pastikan pertumbuhan menurunkan kemiskinan lebih cepat. Angka kemiskinan Sulteng sudah turun, misalnya sekitar 10,92 persen pada Maret 2025. Itu kabar baik. Namun kita belum boleh puas. Target psikologisnya jelas satu digit.
Itu hanya mungkin jika sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja luas seperti pertanian, perdagangan kecil, jasa lokal ikut bergerak.
Sulawesi Tengah punya kesempatan langka. Tidak semua provinsi diberi momentum seperti ini. Ekonomi bisa tumbuh cepat, tetapi yang lebih sulit adalah membuatnya “mendarat” di rumah-rumah warga: di desa pesisir, di lereng-lereng kebun, di pasar tradisional, di kantong-kantong yang jauh dari kawasan industri.
Kalau 2026 kita jalani dengan kepala dingin, data yang jernih, dan keberanian menata ulang prioritas, Sulteng bukan hanya kuat karena nikel. Sulteng bisa kuat karena manusia dan tata kelolanya. Dan itu jauh lebih tahan lama.
*) Penulis adalah pengurus Kahmi Sulawesi Tengah.
Editor : Muchsin Siradjudin