Implementasi Awal Mekanisme Distribusi Manfaat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Morut
Oleh: Moh. Ahlis Djirimu *)
RABU, 9 September 2026, di aula Pola Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara (Morut), dilaksanakan uji publik yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Morut, atas semua dokumen implementasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Dokumen tersebut meliputi Pedoman Umum, Pedoman Tehnis, Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja, Code of Conduct melaksanakan PPM Bidang Mineral Logam Dasar Nikel. Ada beberapa pemangku kepentingan sebagai mitra pembangunan di daerah ini yakni Anggota DPRD, korporasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Industri (IUI), Pemerintah Daerah meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), empat Kecamatan Lingkar Tambang yakni Kecamatan Petasia, Petasia Barat, Petasia Timur dan Soyo Jaya, serta desa-desa lingkar tambang ring 1, ring 2 dan ring 3, Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Morut.
Kegiatan tersebut merupakan proses awal pasca riset sekaligus penyusunan baseline data sejak Oktober 2025. Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing mechanism) merupakan suatu skema Tata Kelola yang bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari kegiatan ekstraksi sumberdaya alam tidak hanya dinikmati oleh Perusahaan dan Pemerintah Pusat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Lokal yang terdampak langsung.
Pendekatan ini berusaha mengedukasi mitra Pembangunan dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Tradisional yang bersifat filantropi, sukarela dan top-down, serta dampaknya terbatas menuju Transformasi Paradigma Distributif Nilai yang lebih sistematis dan transformatif.
Model aktual ini berfokus pada keadilan distributif dan mencakup manfaat komprehensif. Tiga mekanisme utama distribusi manfaat yang dapat dilakukan yakni Dana Amanat Komunitas (Community Trust Fund, CTF), Kepemilikan Saham Lokal atau Divestasi, Kemitraan Rantau Nilai. CTF ini bertujuan mengubah pendapatan tambang yang bersifat temporer menjadi asset finansial jangka panjang untuk Pembangunan komunitas berkelanjutan.
Kepemilikan Saham Lokal bertujuan memberikan suara struktural dan hak dividen kepada Masyarakat, dan mengubah posisi mereka dari penerima pasif menjadi pemegang saham. Sedangkan Kemitraan Rantai Nilai berusaha mengintegrasikan pelaku usaha lokal sebagai pemasok (first-tier atau second-tier) untuk memperkuat ekosistem ekonomi regional.
Hasil riset pada dua daerah penghasil mineral logam dasar nikel di Sulteng yakni Kabupaten Morowali Utara dan Morowali, menghasil keputusan pilihan jatuh pada PPM karena CTF dan Kepemilikan Saham Lokal bersifat jangka menengah maupun panjang.
Sedangkan pilihan Kemitraan Rantai Pasok bersifat jangka pendek dapat beririsan dengan delapan area PPM Mineral Logam Dasar yakni Pendidikan, Kesehatan, Tingkat pendapatan riil atau penciptaan lapangan kerja, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkar tambang secara berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, serta Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. PPM menunjang pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Periode 2025-2029.
Dokumen RPJMD mempunyai visi transformatif yang berusaha mengubah paradigma benefit sharing dari bantuan filantropi reaktif menjadi sistem yang akuntabel dan berkelanjutan. Hal ini didasari oleh hasil mapping actor dan kolaborasi di Morowali Utara di bidang Pendidikan terdapat masalah sengketa lahan sekolah SDN Lambolo dengan korporasi, kekurangan ruang kelas, polusi debu, serta ancaman banjir di sekitar sekolah tersebut.
