Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PHI Nilai Strategi Pengentasan Kemiskinan Sulteng Belum Komprehensif

Agung Sumandjaya
Penulis: Agung Sumandjaya❯

Advertisement

Advertisement

Ketua DPW PHI Sulteng, Aulia Hakim.
Ketua DPW PHI Sulteng, Aulia Hakim.

RADAR PALU - Kritik tajam dilayangkan Ketua Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, terhadap program pengentasan kemiskinan yang digagas Gubernur Anwar Hafid.

Ia menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat seremonial.

Advertisement

“Jangan hanya seremoni, harus ada langkah substantif,” tegas Aulia saat merespons komitmen pemerintah provinsi dalam menekan angka kemiskinan di Sulteng.

Sebelumnya, Anwar Hafid menyebut angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10 persen dari total 3,7 juta jiwa.

Ia juga menyoroti masih adanya sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan, sebagaimana disampaikan saat kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Senin (20/4/2026).

Namun, Aulia melihat pendekatan tersebut belum cukup.

 Ia menilai Pemprov belum memiliki skema jelas untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam pengentasan kemiskinan.

“Tanpa pelibatan semua unsur, program ini sulit berdampak besar,” ujarnya.

Ia bahkan menantang Gubernur agar tidak hanya mengklaim keselarasan dengan program Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menghadirkan kebijakan konkret di daerah.

Menurut Aulia, persoalan kemiskinan di Sulteng tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial atau perbaikan rumah. Ia menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

“Banyak masyarakat bekerja di sektor informal tanpa jaminan kerja, tanpa perlindungan sosial. Ini yang seharusnya jadi fokus,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung ketimpangan akses ekonomi yang masih terjadi, terutama bagi petani tanpa lahan dan pekerja berpenghasilan tidak tetap.

Sebagai solusi, Aulia mendorong pembentukan tim khusus lintas sektor untuk merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berbasis pemberdayaan.

“Kalau serius ingin menurunkan kemiskinan, harus ada desain besar yang melibatkan semua pihak, bukan berjalan sendiri,” tandasnya. (*)

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

492 Hektare Sawah di Banggai Tak Produktif, Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

492 Hektare Sawah di Banggai Tak Produktif, Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

492 hektare sawah di Trans Mayayap, Banggai, tak produktif setelah tambang beroperasi tujuh tahun. Perusahaan diminta memulihkan lahan.

Anak Berkebutuhan Khusus Berhak atas Sekolah yang Layak

Anak Berkebutuhan Khusus Berhak atas Sekolah yang Layak

Anwar Hafid menegaskan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus saat meresmikan gedung SLB Kilongan di Kabupaten Banggai

Anwar Hafid Ingatkan Mahasiswa, Gelar Tinggi Tak Menjamin Dihargai

Anwar Hafid Ingatkan Mahasiswa, Gelar Tinggi Tak Menjamin Dihargai

Anwar Hafid mengingatkan mahasiswa Unismuh Luwuk bahwa gelar akademik harus diimbangi akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer