Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audit LKPD 2025 Dimulai, Wamendagri Ingatkan Pemda Soal Keterbukaan Data

M
Penulis: Muhammad Awaludin❯
Wamendagri Ribka Haluk saat Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 bersama jajaran BPK dan kepala daerah.
Wamendagri Ribka Haluk saat Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 bersama jajaran BPK dan kepala daerah.

RADAR PALU - Memasuki siklus audit laporan keuangan daerah 2025, pemerintah pusat memberi penekanan khusus pada sikap terbuka pemerintah daerah.


Advertisement

Wakil Menteri Dalam Negeri mengingatkan, pemeriksaan bukan sekadar prosedur tahunan, tetapi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas anggaran publik.

 

 

Advertisement

 

Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah bersikap kooperatif dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurutnya, audit tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

Advertisement

“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola keuangan daerah telah berjalan baik dan benar,” ujarnya saat Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Bali, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai proses ini menjadi ruang evaluasi bersama antara BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Karena itu, kepala daerah diminta transparan dan komunikatif selama proses audit berlangsung. Akses data yang terbuka dinilai mempercepat pemeriksaan sekaligus meminimalkan temuan berulang. 

Ribka juga menyinggung pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, 524 daerah telah menggunakan SIPD. Sisanya masih menghadapi kendala jaringan dan infrastruktur.

“Dengan SIPD, BPK dapat mengakses data, begitu juga KPK dan seluruh aktivitas pemerintahan daerah,” katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BPK RI dan kepala daerah dalam lingkup Ditjen PKN VI.***

Advertisement

Artikel Terkait

Sama-Sama Buka Peluang Damai, Sengketa Empat Bidang Tanah Cari Titik Temu

Sama-Sama Buka Peluang Damai, Sengketa Empat Bidang Tanah Cari Titik Temu

Sengketa empat bidang tanah keluarga, kedua pihak melalui kuasa hukum membuka peluang damai dan mencari skema penyelesaian bersama.

Kemenkum Sulteng Dalami Strategi Penguatan Indikasi Geografis Berkelanjutan

Kemenkum Sulteng Dalami Strategi Penguatan Indikasi Geografis Berkelanjutan

Kemenkum Sulteng mendalami strategi penguatan Indikasi Geografis untuk melindungi produk unggulan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat

Momentum Sumpah Pemuda, Kemenkum Sulteng Tekankan Pelayanan Berdampak

Momentum Sumpah Pemuda, Kemenkum Sulteng Tekankan Pelayanan Berdampak

Kemenkum Sulteng mendorong pelayanan hukum yang mudah diakses, informatif, dan responsif melalui semangat patriotisme, kegigihan, dan empati

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer