RADAR PALU – Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus dilakukan oleh Samsat Kota Palu.
Melalui layanan Samsat Keliling, pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efisien bagi wajib pajak.
Pelayanan Samsat Keliling kali ini digelar di Jalan Kemiri, tepat di depan Museum Provinsi Sulawesi Tengah, serta Jalan Martadinata di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Undata, dengan jam operasional mulai pukul 08.30 WITA hingga 11.00 WITA.
Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Kota Palu, Ronny B Datupalinge, menjelaskan bahwa layanan ini khusus melayani perpanjangan STNK bagi kendaraan roda dua, roda tiga, hingga roda empat.
“Pelayanan ini mencakup kendaraan pribadi, kendaraan umum, angkutan taksi, hingga kendaraan dinas berpelat merah,” ujar Ronny selaku penanggungjawab Samsat Keliling.
Selain menghadirkan layanan keliling, Samsat Kota Palu juga aktif melakukan sosialisasi langsung ke berbagai lokasi strategis seperti pasar-pasar tradisional.
Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
Dari sisi ekonomi daerah, inovasi ini dinilai mampu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, sekaligus menekan potensi tunggakan pajak.
Menariknya, terobosan yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini juga menghadirkan insentif bagi masyarakat.
Wajib pajak yang membayar pajak kendaraan tepat waktu berkesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis, sejalan dengan program unggulan Gubernur Sulawesi Tengah bertajuk “Berani Berkah”.
Ke depan, pelayanan Samsat Keliling dijadwalkan kembali beroperasi mulai 9 Februari 2026 dengan lokasi di depan Rumah Sakit Undata Kota Palu.
Lokasi pelayanan akan terus berpindah dan menyesuaikan dengan titik-titik keramaian masyarakat.
Pihak Samsat memastikan bahwa pelayanan Samsat Keliling dilakukan secara cepat, mudah, dan transparan, dengan biaya yang dibayarkan wajib pajak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam bukti pembayaran resmi.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. ***
Editor : Talib