Anggaran BPJS Gratis Capai Puluhan Miliar, Warga Palu Diminta Aktif Berobat
RADAR PALU - Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran besar untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan gratis. Namun, masyarakat penerima bantuan masih diingatkan agar aktif menggunakan kartu tersebut sehingga anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, saat ditemui usai kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palu, Imam Darmawan, di Kelurahan Birobuli Utara, Kamis (5/11/2026).
Susik mengatakan, masyarakat yang telah menerima kartu BPJS gratis dari pemerintah kota harus segera memanfaatkan fasilitas tersebut ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Baca Juga: Pemkab Morut Evaluasi Dampak Tambang Nikel bagi Warga
“BPJS gratis untuk segera digunakan dan dimanfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, Pemerintah Kota Palu sudah melakukan mengalokasi anggaran yang begitu besar antara 28-29 miliar setiap tahun agar dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut masih menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menekan angka kemiskinan.
Susik mengaku, imbauan mengenai pemanfaatan BPJS gratis terus disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat. Hal itu dilakukan agar warga tidak justru memilih berobat secara mandiri ketika sudah memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Setiap tempat pertemuan selalu saya mengingatkan, kenapa jangan sampai nanti ada yang tidak menggunakan BPJS pemerintah, sehingga mereka hanya mencari pengobatan di luar, bukan menggunakan BPJS-nya,” jelasnya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 40 ribu hingga 50 ribu jiwa warga Kota Palu ditanggung melalui program pemerintah kota. Sementara itu, sekitar 50 ribu jiwa lainnya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dengan cakupan tersebut, Susik menyebut kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palu telah mendekati 99 persen, baik melalui pembiayaan mandiri maupun tanggungan pemerintah.
Meski cakupan kepesertaan hampir menyeluruh, pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat mengetahui prosedur penggunaan BPJS dan tidak ragu mengakses layanan kesehatan yang menjadi hak mereka.
