Namun, hingga Sabtu (6/12/2025), lokasi tugu itu kini hanya meninggalkan lubang menganga. Di sekelilingnya terikat tali Rafia dan beberapa spanduk sebagai penanda.
Berdasarkan penelusuran Radar Palu, pembangunan tugu tersebut melekat pada Bidang Cipta Karya Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (PUPRKD).
Proyek non tender atau Penunjukan Langsung ini bakal menelan anggaran sekira Rp300 juta bersumber APBD 2025.
Sumber terpercaya menyebutkan bahwa kontraktor proyek ini telah menarik uang muka. Pemilik PL itu, katanya, seseorang yang punya posisi strategis di daerah ini.
"Kalau sudah ambil uang muka, harusnya proykenya dikerjakan. Apalagi orangnya cukup terkenal dan punya posisi bagus," kata sumber yang meminta menyamarkan identitasnya,Jumat (5/12/2025).
Kepala Bidang Cipta Karya Fachrudin Lalu belum menjawab konfirmasi wartawan. Namun dari informasi lainnya menyebutkan bahwa PUPR telah melayangkan surat teguran kepada pihak kontraktor.
"Kabarnya sudah ada surat peringatan (SP I) untuk pihak kontraktor," imbuh sumber tersebut.
Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Morowali Utara Delfia Parenta juga belum menjawab konfirmasi Radar Palu terkait penarikan uang muka proyek tugu tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh menyampaikan kekecewaan atas keterlambatan sejumlah proyek Pemerintah Daerah, khususnya pembangunan Tugu Kolonodale.
Dia bilang, persoalan ini menjadi indikator lemahnya proses perencanaan yang dilakukan oleh dinas terkait.
Menurut Arman, keterlambatan pekerjaan menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan dalam APBD tidak disusun secara matang.
Karena itu, Komisi I DPRD mendesak dinas teknis untuk lebih serius dalam menyiapkan perencanaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Arman menjelaskan bahwa persoalan Tugu Kolonodale bukan satu-satunya proyek yang bermasalah. Ia mengungkapkan bahwa dalam perencanaan awal terdapat tiga pembangunan tugu di dalam Kota Kolonodale, yakni Tugu depan Rumah Jabatan Bupati, Tugu depan Koramil Petasia, dan Tugu depan Pasar Kolonodale.
Namun, dua di antaranya Tugu depan Koramil dan Tugu depan pasar dibatalkan. Pembatalan itu berdampak pada rendahnya serapan anggaran daerah, karena dua proyek tersebut gagal direalisasikan pada tahun berjalan.
Lebih lanjut Arman menilai bahwa pembatalan dua pembangunan tugu tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan dokumen perencanaan.
Ia mengungkapkan keheranannya karena dinas sudah menganggarkan proyek, tetapi tidak menyiapkan gambar teknisnya.
Arman bahkan menyindir keras kelalaian tersebut sebagai bentuk kekecewaannya atas kinerja dinas terkait yang dianggap tidak profesional.
"Apa kita mau bangun tugu Upin-Ipin di situ?" ujarnya.
Menurutnya, kondisi seperti ini tidak seharusnya terjadi, mengingat proyek pemerintah membutuhkan perencanaan matang sebelum masuk tahap pelelangan.
Arman menegaskan bahwa proyek-proyek pemerintah, terlebih yang dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran, harus direncanakan jauh-jauh hari. Dokumen dan seluruh persiapan teknis sudah seharusnya rampung beberapa bulan sebelumnya.
Legislator Gerindra itu berharap pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi dinas terkait agar lebih disiplin dalam merencanakan pekerjaan.
Mewakili DPRD Morowali Utara, Arman juga mengingatkan agar masalah serupa tidak kembali terjadi pada tahun depan.
"Jangan lagi terlambat, terutama untuk proyek yang kemungkinan akan kembali ditayangkan dalam anggaran berikutnya," sebut Arman. (ham)
