Warga Parimo Minta Helikopter Padamkan Karhutla, BPBD Sulteng Buka Suara
RADAR PALU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terus meluas dan memicu kekhawatiran masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan terkait permintaan warga akan bantuan helikopter untuk pemadaman dari udara.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Ir. Asbudianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan terakhir, titik api justru mengalami penambahan dan membesar dibanding hari sebelumnya.
Hal itu dipicu oleh kondisi geografis lokasi kebakaran yang berada di lereng-lereng gunung dan sulit dijangkau oleh tim pemadam di lapangan.
“Awalnya memang ada api, tetapi tidak padam sepenuhnya karena posisinya di lereng gunung yang cukup jauh dari permukiman. Masih tersisa bara dan api kecil. Ketika angin kencang, api kembali menyala dan meluas,” ujar Asbudianto, Kamis (5/2) saat ditemui awak media.
Ia menjelaskan, saat ini luasan area terdampak kebakaran telah melebihi seratus hektare. Api juga dilaporkan telah merambah ke wilayah lain, termasuk kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Kondisi angin yang cukup kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api.
BPBD Sulteng, kata Asbudianto, telah meningkatkan dukungan terhadap upaya pemadaman yang dilakukan BPBD Kabupaten Parigi Moutong. Jika sebelumnya hanya satu unit mobil tangki air yang dikerahkan, kini jumlahnya ditambah menjadi tiga unit untuk membantu proses pemadaman.
“Kami terus melakukan asesmen di lapangan dan mempersiapkan langkah-langkah siaga. Tantangan utama kami adalah akses menuju titik api yang sangat sulit,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penetapan status tanggap darurat, BPBD Sulteng masih akan melihat perkembangan kondisi kebakaran dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya berharap adanya hujan yang dapat membantu memadamkan api secara alami.
Menanggapi permintaan warga terkait penggunaan helikopter water bombing, Asbudianto menyampaikan bahwa koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah dilakukan. Namun, pengajuan bantuan helikopter harus melalui pemerintah daerah setempat.
“Permintaan helikopter water bombing harus diajukan oleh kepala daerah Kabupaten Parigi Moutong. Penetapan status tanggap darurat menjadi salah satu syarat utama,” pungkasnya.
