RADAR PALU – Program pembangunan daerah berpotensi tidak mencapai sasaran apabila berbagai hambatan tidak diantisipasi sejak awal. Mulai dari persoalan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan, setiap tahapan membutuhkan pengendalian yang terukur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pemetaan risiko strategis untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menilai, manajemen risiko harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan di setiap perangkat daerah. Bukan sekadar dokumen pelengkap dalam sistem administrasi pemerintahan.
Baca Juga: Bantuan UMKM hingga Jalan Rusak Jadi Sorotan Warga Birobuli Utara
Menurutnya, setiap OPD perlu mengetahui potensi persoalan yang dapat menghambat pencapaian sasaran program sekaligus menyiapkan langkah mitigasi yang bisa dipantau pelaksanaannya.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bersama, khususnya di tingkat pimpinan perangkat daerah, agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Novalina saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV 2026, Kamis (5/11/2026).
Baca Juga: Panen Belum Tentu Untung, Bappeda Sulteng dan Hannah Asa Dorong Petani Milenial Parigi Cerdas Finans
Dalam pembahasan tersebut, pemetaan risiko diarahkan mencakup sejumlah sektor penting pemerintahan, termasuk perencanaan, pendapatan daerah, penganggaran hingga pelaksanaan program lintas perangkat daerah.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, persoalan pada satu tahapan pemerintahan dapat berpengaruh terhadap tahapan berikutnya dan pada akhirnya menghambat pencapaian target pembangunan.
Novalina juga meminta proses pembinaan dilakukan melalui diskusi yang melibatkan perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis masing-masing. Dengan cara itu, risiko yang dipetakan tidak bersifat umum, melainkan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan setiap OPD.
Penerapan manajemen risiko juga harus diikuti pemantauan dan evaluasi berkala. Langkah mitigasi yang telah dirancang perlu diperiksa efektivitasnya agar tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen.
Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) tersebut mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Novalina berharap pendampingan BPKP dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Baca Juga: Tidak Hanya Pidana, Farida Juga Gugat Delapan Pengurus Majelis GPdI Sulteng Rp500 Miliar
Rapat pembinaan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah A. Haris, jajaran BPKP dan pemangku kepentingan lainnya.***
Editor : Muhammad Awaludin