RADAR PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mematangkan berbagai persiapan menghadapi Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng, Selasa (29/9/2026). Kegiatan diikuti Ketua ZI beserta seluruh Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan Zona Integritas.
Rapat difokuskan pada pemantapan kesiapan masing-masing area perubahan, penyelarasan data dukung, penguatan substansi inovasi, serta kesiapan penyampaian berbagai capaian dan perubahan yang telah dilaksanakan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Baca Juga: PKH Dikaitkan Retribusi Sampah, Honor RT Ikut Dipertanyakan di Palu
Rakhmat menegaskan, Desk Evaluasi harus dipandang sebagai ruang untuk membuktikan bahwa pembangunan Zona Integritas telah menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.
“Yang harus kita tunjukkan bukan hanya dokumen yang lengkap, tetapi perubahan yang benar-benar terjadi. Integritas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan inovasi harus terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegas Rakhmat.
Menurutnya, seluruh jajaran harus memiliki pemahaman yang sama mengenai substansi pembangunan ZI, sehingga setiap Pokja mampu menjelaskan proses perubahan, capaian, inovasi, serta dampaknya terhadap peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Sembilan Fraksi DPRD Palu Terima Raperda Perubahan APBD 2026, Ada Sejumlah Catatan
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng juga mendorong seluruh anggota Pokja untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap data dukung dan eviden yang telah disiapkan. Setiap capaian harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan upaya peningkatan kinerja organisasi.
“Jangan berhenti pada persiapan menghadapi evaluasi. Komitmen kita adalah membangun sistem kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik. Predikat adalah konsekuensi dari proses perubahan yang kita bangun secara konsisten,” lanjutnya.
Kementerian PANRB sendiri menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan upaya membangun unit kerja percontohan yang mampu menunjukkan tata kelola berintegritas, pelayanan publik berkualitas, serta kinerja yang berorientasi hasil. Evaluasi juga diarahkan sebagai sarana perbaikan berkelanjutan, bukan semata-mata penilaian administratif.
Baca Juga: Mewakili Wali Kota, Sekkot Palu Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp85,6 Mili
Dalam konteks tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan pembangunan ZI sebagai gerakan bersama seluruh jajaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan internal, pengelolaan kinerja, inovasi layanan, serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
Rakhmat meminta seluruh jajaran untuk menjaga konsistensi hingga tahapan evaluasi berlangsung. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh anggota Pokja untuk memahami setiap proses dan capaian yang telah dilakukan.
“Ini kerja bersama. Saya berharap seluruh Pokja saling menguatkan, memastikan setiap eviden sesuai dengan kondisi nyata, dan yang paling penting terus menjaga semangat perubahan. Kita ingin Kanwil Kemenkum Sulteng benar-benar menghadirkan birokrasi yang bersih, melayani, dan memberikan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pematangan persiapan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng memastikan kesiapan menghadapi Desk Evaluasi sekaligus memperkuat komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
Editor : Mugni Supardi