RADAR PALU – Persoalan rumah di Sulawesi Tengah bukan semata soal berapa unit yang bisa dibangun. Di balik target ribuan rumah, masih ada warga yang membutuhkan tempat tinggal layak karena kondisi rumah menjadi bagian dari persoalan kesejahteraan mereka.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta kebutuhan perumahan di setiap kabupaten dan kota dipetakan lebih konkret. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan jumlah rumah yang perlu dibangun maupun diperbaiki pada 2027.
Baca Juga: Bupati Touna Dorong Program Bedah Rumah Merah Putih Dimanfaatkan secara Maksimal
Target pembangunan sekitar 8.000 unit rumah pada 2026 menjadi pijakan awal. Untuk 2027, kebutuhan yang dihimpun dari daerah diarahkan mencapai sekitar 20.000 unit rumah.
Angka tersebut tidak sekadar ditentukan dari target program. Pemerintah daerah diminta mengetahui lebih dulu siapa yang membutuhkan rumah, lokasi rumah yang tidak layak, serta bentuk intervensi yang diperlukan.
Persoalan ini menjadi penting karena kondisi rumah tidak layak huni dinilai memiliki kaitan dengan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Pemkab Touna Perkuat Perlindungan Pekerja Desa
Anwar menyebut karakteristik kemiskinan di daerah ini tidak selalu sama. Ada masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, penanganan rumah tidak layak huni diarahkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Bukan Sekadar Mengejar Jumlah Rumah
Sejumlah wilayah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong menjadi bagian dari daerah yang perlu melihat kebutuhan perumahan berdasarkan kondisi masing-masing.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga mendorong penanganan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya menyediakan anggaran. Kondisi geografis Sulawesi Tengah membuat distribusi material dan akses menuju lokasi pembangunan juga menjadi persoalan.
Baca Juga: IKPA 100, Polres Touna Raih Penghargaan dari KPPN Poso
Pendataan calon penerima bantuan menjadi tantangan lain. Ketepatan data dibutuhkan agar program tidak berhenti pada pencapaian jumlah unit, tetapi sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” kata Anwar.
Target 2027 Mulai Disiapkan
Baca Juga: KONI Gelar Cabor Sebagai Bagian dari Persiapan Menghadapi Porprov Sulteng di Morowali
Pemerintah kabupaten dan kota diminta mulai menyusun kebutuhan perumahan sejak 2026. Setiap daerah diharapkan dapat menghitung jumlah rumah yang dibutuhkan sekaligus memetakan lokasi dan calon penerimanya.
Langkah itu diperlukan agar target pembangunan 2027 memiliki dasar yang lebih jelas.
Pembiayaan juga menjadi bagian yang dibahas. Perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat terlibat sehingga pembangunan tidak terkendala pada proses pembiayaan maupun administrasi.
Bagi Sulawesi Tengah, pekerjaan berikutnya bukan hanya mengejar angka pembangunan rumah. Tantangan utamanya adalah memastikan ribuan unit yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak.
Jika kebutuhan setiap daerah sudah terpetakan, target 20.000 rumah pada 2027 setidaknya memiliki dasar yang lebih konkret untuk dikerjakan bersama.***
Editor : Muhammad Awaludin