Program Bedah Rumah Sulteng Dipacu, Wagub Minta Data Penerima Bantuan Dibenahi

RADAR PALU – Validitas data penerima bantuan menjadi perhatian dalam percepatan program rumah layak huni di Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai ketepatan sasaran program bedah rumah tidak akan tercapai jika basis data masyarakat masih belum akurat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/7/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengatakan penyediaan rumah layak huni harus diawali dengan pembenahan data penerima manfaat. Menurutnya, data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam menetapkan kebijakan sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
"Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas," ujar Reny.
Selain validasi data, digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program. Reny meminta seluruh organisasi perangkat daerah memiliki sistem pendataan yang mampu mempermudah proses identifikasi calon penerima bantuan.
Ia juga mengusulkan agar setiap rumah penerima bantuan dilengkapi dengan titik koordinat sehingga lokasi rumah dapat dipantau melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Menurut Reny, langkah tersebut akan memudahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saat melakukan evaluasi maupun verifikasi terhadap penerima bantuan.
Dalam rapat itu, aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah turut diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pendukung integrasi data perumahan. Sistem tersebut memuat informasi penerima bantuan berdasarkan nomor kartu keluarga, alamat, hingga tingkat kesejahteraan.
Reny menilai inovasi digital perlu terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif dan program bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.



