Delis Minta Kebutuhan Kesehatan Morut Masuk Perencanaan Pusat

Ilham Nusi • Dipublikasikan Jumat, 25 September 2026 | 15:00 WIB
AUDIENSI: Wagub Sulteng Reny A. Lamadjido bersama Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Plt Kadis Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda saat menghadiri audiensi dengan Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kemenkes RI, Kamis (24/9/2026). (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)
AUDIENSI: Wagub Sulteng Reny A. Lamadjido bersama Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Plt Kadis Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda saat menghadiri audiensi dengan Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kemenkes RI, Kamis (24/9/2026). (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)

RADAR PALU - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi meminta kebutuhan kesehatan daerah masuk dalam perencanaan pemerintah pusat.

Permintaan itu disampaikan Delis saat audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Delis hadir bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido dan sejumlah bupati se-Sulteng dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Wabup Morut Cek Rumah Singgah Nelayan Tokala Bawah

Audiensi membahas berbagai kebutuhan sektor kesehatan di daerah, mulai dari fasilitas pelayanan, peralatan diagnostik, tenaga dokter spesialis, hingga pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan.

Delis menekankan pentingnya pemerintah pusat melihat kondisi setiap daerah sebelum menyusun program kesehatan.

"Kami ingin memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki tantangan akses dan geografis, benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah pusat," kata Delis..

Baca Juga: BKMT Morut Bawa Peran Perempuan ke Muktamar X

Pemenuhan tersebut, menurut Delis, sangat penting guna meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah seperti wilayah Morut. 

"Karena pelayanan kesehatan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi masing-masing daerah," jelasnya.

Kabupaten Morut memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang menghadirkan tantangan dalam akses pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Remaja Palu Diingatkan Kenali Anemia, Kesehatan Berpengaruh ke Belajar

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Penguatan fasilitas kesehatan, peralatan diagnostik, tenaga medis, serta sistem rujukan menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.

Dalam audiensi, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan fasilitas dan peralatan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan alat diagnostik untuk mendukung percepatan penemuan kasus tuberkulosis (TBC).

Baca Juga: Bupati Morut Bahas Penanggulangan TBC dengan Wamenkes

Kementerian Kesehatan merencanakan dukungan peralatan seperti GeneXpert dan portable X-ray ke daerah. Penguatan tenaga radiografer juga masuk dalam pembahasan.

Untuk Morut, kemampuan melakukan pemeriksaan lebih dekat dengan lokasi pasien dapat membantu mempercepat diagnosis, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kendala jarak dan akses.

Baca Juga: BEI Sulteng Perkuat Edukasi Pasar Modal Lewat Sekolah Pasar Modal

Selain fasilitas dan alat kesehatan, Delis membawa kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dalam audiensi tersebut.

Pemerintah daerah membutuhkan penguatan tenaga dokter spesialis untuk mendukung pelayanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Kemenkes mendorong percepatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Baca Juga: Dituding Minta Rp5 Juta, Kejari Palu Beri Klarifikasi

Pembukaan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Tadulako menjadi salah satu peluang untuk memperkuat ketersediaan dokter spesialis di Sulawesi Tengah.

Pemerintah daerah perlu menyampaikan kebutuhan spesialis secara terukur agar kuota pendidikan dapat mengikuti kebutuhan pelayanan di daerah.

Delis hadir dalam audiensi tersebut bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda.

Baca Juga: Dibiayai Pemkab dan Swasta, 51 Pemuda Morut Kuasai Bahasa Mandarin

Audiensi juga membahas pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang akan berjalan secara bertahap mulai 2027 dan diproyeksikan meningkat pada 2028.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan data kebutuhan serta dokumen pendukung sebagai dasar pengajuan program dan anggaran.

Pembahasan turut mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Proses verifikasi kebutuhan dan kelayakan daerah dijadwalkan berlangsung pada Oktober-November.

Baca Juga: Hannah Asa Indonesia Bagikan Tips Kelola Keuangan untuk Gen Z, Cegah Doom Spending

Delis kembali menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sejak tahap perencanaan.

"Kami berharap komunikasi pusat dan daerah semakin kuat sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, program yang turun ke daerah bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah dalam melaksanakannya," ujar Delis.

Dalam audiensi tersebut, Delis dan jajaran pemerintah daerah juga membahas percepatan penanggulangan TBC.

Baca Juga: Ombudsman Temukan Kamar Berbeda di Lapas Cibinong, Ada TV hingga Kulkas

Kemenkes mendorong penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak erat dan skrining. Strategi tersebut didukung pemeriksaan rontgen serta tes diagnostik cepat.

Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pencatatan dan pelaporan kasus TBC. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mencatat pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan secara konsisten.

Langkah itu penting untuk menjaga akurasi data sekaligus mendukung perencanaan program penanggulangan TBC.

Baca Juga: CSR IMIP Perkuat Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Bahodopi

Audiensi juga membahas pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, PUPR, dan sektor terkait.

Penguatan laboratorium regional di Kota Palu turut menjadi perhatian. Peningkatan kapasitas pemeriksaan mikrobiologi dapat mempercepat diagnosis dan mengurangi kebutuhan pengiriman spesimen ke wilayah yang lebih jauh.

Bupati mengatakan, seluruh pembahasan tersebut bermuara pada satu kebutuhan utama, yakni memastikan kebijakan kesehatan pemerintah pusat dapat menjawab kondisi masyarakat di daerah.

Baca Juga: BPN dan Pemkab Morut Perkuat Kepastian Hukum Tanah

"Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat Morowali Utara terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah," sebut Delis. (***)

Editor : Ilham Nusi
Wamenkes Kebutuhan Kesehatan Kemenkes Delis Julkarson Hehi Morut