Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPN dan Pemkab Morut Perkuat Kepastian Hukum Tanah

I
Penulis: Ilham Nusi❯
SEPAKAT: Bupati Delis Julkarson Hehi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Zaldi Amir usai menandatangani nota kesepakatan pelayanan publik di bidang pertanahan, Rabu (23/9/2026). (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)
SEPAKAT: Bupati Delis Julkarson Hehi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Zaldi Amir usai menandatangani nota kesepakatan pelayanan publik di bidang pertanahan, Rabu (23/9/2026). (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)

Advertisement

RADAR PALU - Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara (Morut) bersama pemerintah daerah memperkuat kepastian hukum atas hak-hak tanah di wilayah tersebut.

Komitmen itu dimulai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang pelayanan publik di bidang pertanahan oleh Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Kepala Kantor Pertanahan Morut Zaldi Amir di Ruang Kerja Bupati, Rabu (23/9/2026).

Kerja sama ini memperkuat koordinasi Pemkab Morut dan BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Delis mengatakan, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Kepastian tersebut juga berkaitan dengan pembangunan dan iklim investasi di Morut.

Karena itu, Pemkab Morut berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan.

Advertisement

"Melalui nota kesepakatan ini, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang lebih baik serta memiliki kepastian hukum atas hak-haknya,” ujar Delis.

Delis menyebut persoalan pertanahan kerap berkaitan dengan berbagai kepentingan pembangunan. Persoalan tersebut dapat bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur, investasi, tata ruang, hingga kepentingan masyarakat di tingkat desa.

Sebab itu, dia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan agar berbagai persoalan pertanahan dapat ditangani secara efektif dan terukur.

Nota kesepakatan tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kedua pihak.

Kerja sama juga mencakup peningkatan integrasi data serta koordinasi dalam penyelesaian persoalan pertanahan.

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Morut Siapkan Dukungan Rp150 Juta untuk PGRI

Pemkab Morut Siapkan Dukungan Rp150 Juta untuk PGRI

Pemkab Morut menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk PGRI pada 2027. Delis meminta pengurus segera mengajukan proposal sebelum akhir tahun ini.

Pemkab Morut Siapkan Manajemen Talenta Benahi Karier ASN

Pemkab Morut Siapkan Manajemen Talenta Benahi Karier ASN

Pemkab Morut siapkan manajemen talenta ASN berbasis kompetensi dan kinerja untuk memperkuat birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik.

Pemkab Morut Dorong 4.360 UMKM Naik Kelas

Pemkab Morut Dorong 4.360 UMKM Naik Kelas

Pemkab Morut dorong 4.360 kelompok UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, akses permodalan, digitalisasi, dan perluasan pasar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer