RADAR PALU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong seluruh puskesmas di daerah itu menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih fleksibel bagi puskesmas dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., mengatakan upaya tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Hal itu disampaikan Syahriar dalam kegiatan bersama BPJS Kesehatan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (22/9).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan Cegah Kecurangan Program JKN
Menurutnya, standar fasilitas kesehatan tingkat pertama di Sulawesi Tengah secara umum telah terpenuhi. Namun, kebutuhan tenaga dokter masih menjadi tantangan, terutama untuk memenuhi proporsi satu dokter bagi 5.000 hingga 10.000 penduduk.
“Kita harapkan ke depan regulasi lebih fleksibel untuk rekrutmen tenaga honorer. Ruang ini bisa terbuka melalui penganggaran ketika puskesmas tersebut dalam kondisi BLUD,” kata Syahriar.
Karena itu, Dinkes Sulteng mendorong seluruh puskesmas di wilayah Sulawesi Tengah secara bertahap menjadi BLUD.
Baca Juga: Honor Tenaga Kesehatan Diduga Dipotong 10 Persen, Komisi I DPRD Banggai Panggil Seluruh Kepala Puske
Dengan status tersebut, puskesmas diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
“Harapan kita ke depan seluruh Puskesmas yang berada di wilayah Sulteng ini kami upayakan untuk menjadi Puskesmas BLUD agar mampu melakukan pemenuhan ketenagaan dengan proporsi satu banding lima ribu jiwa penduduk,” ujarnya.
Penerapan BLUD Puskesmas di Sulteng sebelumnya memang terus mengalami peningkatan. Data Dinkes Sulteng menunjukkan capaian penerapan BLUD meningkat dari 12,6 persen pada 2023 menjadi 50,6 persen pada 2024. (dinkes.sultengprov.go.id)
Syahriar berharap penguatan status BLUD dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Editor : Wahono.