RADAR PALU– Di tengah ekspansi industri di Morowali, Sulawesi Tengah, persoalan air menjadi salah satu titik yang harus dijaga agar kebutuhan masyarakat tidak tersisih.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pemanfaatan air dari Bendungan Irigasi Karuapa, Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, harus tetap menyisakan ruang bagi kebutuhan masyarakat, terutama pengairan pertanian.
Pernyataan itu disampaikan Anwar saat meninjau Bendungan Karuapa sekaligus meresmikan pembangunan groundsill cek dam, perbaikan jalan inspeksi dan pipanisasi air baku, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: MYC Tahun Pertama Tembus 50 Persen, Bina Marga Sulteng Ungkap Kondisinya
Anwar mengungkapkan, sekitar setahun lalu dirinya sempat menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena berpotensi mengganggu sumber air untuk masyarakat.
Setelah dilakukan pembahasan dengan pihak perusahaan, skema pengambilan air kemudian diarahkan dari bagian bawah bendungan.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” kata Anwar.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Raperda APBD Parigi Moutong
Menurutnya, pilihan tersebut menjadi jalan tengah agar kebutuhan industri tetap berjalan tanpa mengambil sumber utama yang dibutuhkan masyarakat.
Anwar mengatakan dirinya memilih menunggu sampai kesepakatan terkait pemanfaatan air benar-benar dituangkan dan dijalankan.
“Saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemanfaatan sumber daya air tidak boleh sepenuhnya diberikan kepada perusahaan.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Bendungan Berusia 25 Tahun
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Dorong Layanan Bantuan Hukum Tanpa Diskriminasi
Selain persoalan pembagian air, kondisi fisik Bendungan Karuapa turut menjadi perhatian.
Bendungan yang telah berusia sekitar 25 tahun itu menghadapi persoalan pendangkalan. Pembangunan groundsill disebut menjadi salah satu upaya memperkuat bagian bawah bendungan sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta jalan inspeksi diperbaiki agar dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk petani di sekitar bendungan.
Baca Juga: PT CAN Kerahkan Unit Damkar Bantu Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Ronta
Untuk pembangunan jaringan pipa, ia meminta hak pemilik lahan tidak diabaikan. Lahan masyarakat yang dilalui jaringan pipa harus terlebih dahulu diselesaikan kompensasinya sebelum pembangunan dilakukan.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu,” ujarnya.
Warga Lokal Diminta Tak Tersisih
Bagi Anwar, persoalan investasi bukan hanya soal masuknya modal dan pembangunan kawasan industri.
Ia meminta perusahaan memprioritaskan warga Bumi Raya dan Witaponda dalam perekrutan tenaga kerja. Warga yang belum memiliki keterampilan diminta diberi pelatihan agar memiliki kesempatan masuk ke dunia kerja.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima,” kata Anwar.
Direktur BTIIG Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan. Ia menyatakan perusahaan berkomitmen membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal dan memperhatikan aspek lingkungan.
Anwar kemudian meminta masyarakat ikut mengawasi kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Ia bahkan mendorong pembentukan tim kecil yang dapat melaporkan langsung kepadanya apabila masih ada komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Bagi Anwar, investasi tetap diperlukan untuk menggerakkan ekonomi. Namun, pertumbuhan industri tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang lebih dulu mereka andalkan. ***
Editor : Muhammad Awaludin