RADAR PALU — Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. H. Andi Amran Sulaiman, ke Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Kamis (10/9), menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Dalam kunjungannya ke Desa Tirta Sari, Kecamatan Toili, Mentan Amran didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, dan Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda panen raya padi sekaligus dialog bersama petani.
Sebelumnya, dalam dialog dengan masyarakat Toili, Menteri Amran juga menerima keluhan seorang warga terkait rendahnya pendapatan yang diterima orang tuanya dari usaha perkebunan kelapa sawit. Warga tersebut menyebut orang tuanya mengelola lahan sekitar lima hektare, tetapi hanya menerima sekitar Rp2 juta per bulan.
Baca Juga: Dihadiri Mentan Amran, Anwar Hafid Dorong Toili Jadi Percontohan Pertanian Modern
Keluhan itu langsung mendapat perhatian serius dari Menteri Amran. Ia kemudian menggali informasi lebih jauh mengenai harga tandan buah segar (TBS) sawit yang diterima petani.
Dari dialog tersebut, warga menyebut harga TBS di wilayah tersebut berada pada kisaran Rp2.600 hingga Rp3.200 per kilogram. Menanggapi informasi itu, Amran meminta persoalan tersebut segera diperiksa apabila ditemukan harga di bawah ketentuan.
“Kalau Rp3.200 itu sudah bagus. Tapi kalau Rp2.600, proses dia! Beri sanksi, saya tanggung jawab!” tegas Amran.
Baca Juga: Kunker Mentan di Palu Berjalan Lancar, Kapolda Sulteng Tegaskan Komitmen Dukung Pertanian
Mentan juga menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak manajemen perusahaan yang diduga berkaitan dengan persoalan harga tersebut.
“Yang penting (harga) di bawah Rp3.000, periksa! Suruh cek langsung ke lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, d kunjungan yang sama, Amran juga dibuat geram setelah mendengar keluhan seorang petani terkait akses pupuk bersubsidi.
Petani tersebut mengaku kesulitan memperoleh pupuk subsidi karena belum tergabung dalam kelompok tani.
Alih-alih meminta petani menunggu, Amran justru meminta petugas di lapangan yang aktif mendatangi dan membantu petani menyelesaikan persoalan administrasi.
“Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya. Datangi petani. Saya saja menteri datang ke petani. Ini rakyat butuh. Jangan dibuat menunggu, datangi,” tegas Mentan, memberi petunjuk.
Baca Juga: Dinsos Banggai Perketat Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan
Amran menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan petani kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi.
Petugas diminta proaktif melakukan pendataan, termasuk membantu petani yang belum masuk kelompok tani agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan.
Amran juga meminta Bupati Banggai melakukan pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Amran kemudian menegur keras manajer pupuk setempat dan mengambil tindakan tegas dengan mencopotnya dari jabatannya.
Baca Juga: Mentan Amran Borong Inovasi ITS Rp10 Miliar, Benih Jagung hingga Traktor Amfibi untuk Petani
Sikap tegas tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang dihadapi petani di daerah. Amran menegaskan pemerintah membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan perekonomian, tetapi tidak boleh ada praktik yang merugikan masyarakat kecil.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin