RADAR PALU - Suasana di halaman Kantor Bupati Donggala memanas, Kamis sore. Bupati Donggala Vera Elena Laruni terlihat emosi saat menemui massa aksi yang terdiri atas tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga kesehatan.
Massa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala segera membayarkan tunjangan gaji ke-13 dan ke-14 yang menjadi hak mereka.
Kemarahan Vera dipicu sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi. Bupati bahkan meminta para pendemo membuka masker dan kacamata untuk memastikan siapa saja yang hadir dalam aksi tersebut.
Baca Juga: Karhutla di Donggala Melanda 10 Hektare, Tiga Titik Api Berhasil Dipadamkan
“Apa yang kalian tuntut? Masker dan kacamata buka. Coba angkat tangan yang tenaga P3K, saya mau lihat mukanya. Jangan sampai yang hadir ini bukan tenaga P3K,” kata Vera di hadapan massa.
Vera juga menyinggung koordinator lapangan (korlap) aksi, Raslin. Dia menduga ada pihak yang menjadi provokator dalam aksi tersebut.
“Saya tahu ini ada provokator. Saya tahu tempat pertemuannya di Labuan. Bukan korlap yang saya hargai. Tapi kalian yang jauh datang,” ujar Vera dengan nada emosional.
Baca Juga: Tiga Tersangka Kasus Korupsi Jalan Polanto Kaya Dilimpahkan ke Kejari Donggala
Sebelum Bupati menemui massa, aksi terlebih dahulu digelar di halaman Kantor Bupati Donggala. Massa P3K guru dan tenaga kesehatan di bawah komando Raslin menyampaikan sejumlah tuntutan.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta Pemkab Donggala segera mencairkan tunjangan gaji ke-13 dan ke-14.
“Uang sudah ada. Jangan tunda, segera bayarkan gaji ke-13 dan ke-14 tenaga P3K kesehatan dan guru. Jangan main intimidasi terhadap tenaga P3K,” tegas Raslin dalam orasinya.
Baca Juga: Rono Tapa dan Sambal Rono Donggala Resmi Dicatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal
Dia juga meminta Bupati Donggala menemui massa dan memberikan kepastian mengenai waktu pembayaran tunjangan tersebut.
“Bupati temui kami, tolong dijawab kapan dibayarkan gaji ke-13 dan ke-14. Jangan hanya kalau kampanye rajin bertemu dan mendatangi masyarakat, bahkan sampai ke rumah membawa sembako dan amplop,” katanya.
Raslin juga mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Donggala yang disebutnya melakukan intimidasi terhadap tenaga P3K.
Baca Juga: HUT ke-74 Donggala, Takwin Dorong Pembangunan Merata dan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Menurut dia, banyak tenaga P3K yang sebelumnya berencana mengikuti aksi, namun mengurungkan niat karena khawatir setelah menerima surat edaran.
“Awalnya tenaga P3K banyak yang mau hadir, tetapi takut hadir karena diintimidasi melalui surat edaran. Jangan takut. Jabatan bupati tinggal tiga tahun, kita ini masih lama,” serunya.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut sempat memicu ketegangan. Namun, situasi masih dapat dikendalikan, baik oleh pemerintah maupun massa aksi.
Baca Juga: Mobil Plat Merah Diduga Digunakan untuk Angkut Material Proyek Normalisasi di Donggala
Di hadapan para pendemo, Vera menegaskan Pemkab Donggala tidak melakukan intimidasi terhadap tenaga P3K. Dia juga memastikan hak terkait tunjangan gaji ke-13 dan ke-14 tetap akan dibayarkan.
“Tidak ada kesabaran kalian (P3K)? Tidak ada pemerintah ba intimidasi. Kalian (P3K) lebih percaya saya (pemerintah) atau orang lain? Menyangkut tunjangan gaji ke-13 dan ke-14, dananya sudah ada. Tetap kami bayarkan hak Anda, tetapi ada mekanismenya,” tegas Vera.
Dia meminta para tenaga P3K bersabar dan tidak mendesak pemerintah untuk mencairkan anggaran tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Baca Juga: Keterlambatan Proyek Jadi Sorotan, Kejati Sulteng Tekankan Mitigasi Risiko kepada OPD di Donggala
“Sepertinya cuma Donggala saja yang ba demo terus P3K-nya. Dana sudah ada. Belanja uang negara pakai prosedur. Tunggu saatnya, pasti dibayar,” katanya.
Tak hanya soal pembayaran tunjangan, Vera juga mengingatkan tenaga P3K agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dia bahkan menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan terhadap tenaga P3K yang dianggap tidak memenuhi aturan, termasuk memutus kontrak.
Ketegangan dalam aksi tersebut akhirnya tetap berlangsung dalam batas terkendali. Massa menyampaikan tuntutan, sementara pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait mekanisme pembayaran tunjangan yang dipersoalkan.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin