
RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara didorong untuk memperkuat inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual daerah sebagai langkah menjaga potensi budaya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap karya dan ekspresi budaya masyarakat.
Upaya tersebut mengemuka dalam konsultasi pelayanan kekayaan intelektual antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali Utara, Rabu (2/9/2026).
Konsultasi yang berlangsung di Lobby Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tersebut dihadiri Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, Ir. La Ode Muhammad Yani Samu, S.T., M.Si.
Baca Juga: Ketersediaan Bahan Baku Jadi Fokus Penguatan IG Bawang Goreng Palu
Pertemuan membahas pengenalan dan pemahaman berbagai rezim kekayaan intelektual, mulai dari Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis hingga Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), termasuk mekanisme serta biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan kekayaan intelektual yang tumbuh di tengah masyarakat perlu dipetakan sejak dini agar memiliki perlindungan yang sesuai dengan karakteristiknya.
“Banyak potensi daerah yang lahir dari tradisi dan kreativitas masyarakat. Tugas kita bersama adalah mengidentifikasi, mendokumentasikan, kemudian memastikan perlindungannya sesuai dengan rezim kekayaan intelektual. Dengan begitu, kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Rakhmat.
Baca Juga: Dorong Tenun Donggala Naik Kelas, Kemenkum Sulteng Susun Action Plan Penguatan Indikasi Geografis
Dalam pertemuan tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menyampaikan rencana inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
Potensi yang akan diinventarisasi antara lain lagu daerah, tari-tarian tradisional, upacara adat, motif batik, ekspresi budaya tradisional, serta berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya yang berkembang dan diwariskan di tengah masyarakat.
Inventarisasi tersebut akan menjadi langkah awal untuk memetakan potensi yang dapat dicatatkan maupun didaftarkan sesuai dengan rezim kekayaan intelektual. Hasil identifikasi nantinya akan dianalisis bersama untuk menentukan bentuk perlindungan yang paling tepat.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah serta perangkat daerah terkait lainnya.



