RADAR PALU - A (17), pasien peluru nyasar asal Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang sempat menghadapi tagihan biaya pengobatan sekitar Rp42 juta di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar dipastikan mendapat jaminan biaya melalui Program Berani Sehat.
Kepastian itu disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) setelah memastikan diagnosis yang dialami pasien tidak masuk dalam cakupan penjaminan BPJS Kesehatan.
Kepala Dinkes Sulteng, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, Fatma A. Deu, SKM, M.Si, mengatakan pasien sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kolonodale sebelum dirujuk ke RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Baca Juga: Kehilangan Mata, Keluarga Pelajar Morut Ditagih Rp42 Juta
Menurut Fatma, kasus pasien yang terkena peluru nyasar tersebut memang tidak masuk dalam skema penjaminan BPJS Kesehatan.
"Diagnosa-diagnosa yang tidak dijamin oleh BPJS itu ada beberapa kasus, sehingga salah satunya kasus ini dijamin oleh Berani Sehat di luar skema JKN," jelas Fatma dihubungi Radar Palu, Kamis (13/8/2026).
Fatma menjelaskan, pasien sebelumnya telah mendapat jaminan melalui Program Berani Sehat selama menjalani perawatan di RSUD Kolonodale.
Baca Juga: Soroti Kontribusi PT CPM, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Minta Pemerintah Tak Jadikan CSR Tolok Ukur
Namun, penanganan di rumah sakit tersebut belum tuntas karena pasien membutuhkan perawatan lanjutan.
Dinkes Sulteng kemudian berkoordinasi dengan RS Undata Palu. Setelah dilakukan penilaian, fasilitas kesehatan tersebut dinilai belum mampu menangani diagnosis pasien.
Dokter selanjutnya menyarankan pasien menjalani rujukan ke RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Baca Juga: Ekspor Sulteng Didorong Naik Kelas, Kakao hingga Udang Dibidik Pasar Global
Dinkes Sulteng meminta proses rujukan tetap berjalan sembari melengkapi administrasi penjaminan biaya perawatan.
Fatma memastikan pemerintah tetap menjamin biaya perawatan pasien melalui Program Berani Sehat di luar skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Berani Sehat memiliki skema yang terintegrasi dengan BPJS. Tetapi ada beberapa diagnosis yang memang tidak masuk dalam penjaminan BPJS," katanya.
Baca Juga: BPKP Minta Program Pemkab Morut Lebih Efektif dan Berdampak
Fatma menegaskan, munculnya tagihan sekitar Rp42 juta di RSUP Wahidin Sudirohusodo bukan berarti keluarga pasien harus menanggung seluruh biaya tersebut secara pribadi.
Dinkes Sulteng sedang menyelesaikan proses administrasi agar biaya perawatan pasien dapat dijamin melalui Program Berani Sehat.
Menurut Fatma, penerbitan dokumen penjaminan sempat terkendala persoalan administrasi. Saat dikonfirmasi, pasien disebut sudah dapat pulang, tetapi dokumen penjaminan belum selesai diterbitkan.
Baca Juga: Penerjemah Kuatkan Komunikasi Antarbudaya, Ciptakan Kerja Produktif dan Kolaboratif di IMIP
Salah satu kendala muncul karena pejabat yang berwenang memproses dokumen sedang berada di luar kota.
Selain itu, akses jaringan untuk membuka sistem Srikandi juga mengalami gangguan sehingga dokumen penjaminan belum dapat diterbitkan saat itu.
Dinkes Sulteng kemudian menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pejabat terkait dan berkoordinasi dengan manajemen RSUP Wahidin Sudirohusodo.
Baca Juga: Kementerian Kebudayaan Koordinasi dengan PWI Sulteng
Fatma menargetkan dokumen penjaminan dapat diterbitkan paling lambat keesokan harinya.
"Besok kami akan selesaikan administrasinya," tandasnya.
Dengan kepastian tersebut, keluarga pasien peluru nyasar asal Morut tidak perlu menanggung tagihan sekitar Rp42 juta secara mandiri.
Pemprov Sulteng memastikan biaya perawatan pasien tetap mendapat jaminan melalui Program Berani Sehat. (***)
Editor : Ilham Nusi