RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 sebesar Rp22,62 miliar. Kekurangan anggaran tersebut dipastikan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membacakan sambutan Gubernur dalam penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (4/8).
Dalam dokumen perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun, atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Baca Juga: Pendapatan Sulteng Baru 44,32 Persen, Wagub Reny Paparkan Realisasi APBD 2026
Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp4,909 triliun. Meski mengalami penurunan sekitar Rp21,25 miliar dari rencana awal, nilai belanja masih lebih besar dibandingkan pendapatan sehingga memunculkan defisit sebesar Rp22,62 miliar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan SiLPA sebesar Rp72,62 miliar sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit sekaligus menjaga keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Reny menjelaskan penyusunan perubahan KUA-PPAS juga mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, terutama pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Baca Juga: Dubes UEA Lirik KEK Palu, Posisi Strategis ALKI II Jadi Daya Tarik Investor
Menurutnya, perubahan alokasi anggaran dilakukan agar belanja pemerintah semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah didukung oleh kinerja ekonomi yang masih positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong sektor industri pengolahan, terutama melalui hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang memperkuat aktivitas industri, konstruksi, perdagangan, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah juga menunjukkan tren menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa, turun sekitar 12,95 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
"Penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kerja sama yang selama ini terbangun demi mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan sejahtera," kata Reny.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin