RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna), terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis, Sabtu ( 1/8/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Surat Menteri Sosial RI Nomor S-866/MS/PR.01.04/7/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III dan pengembangan atau peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat.
Rapat dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Touna, Hj. Surya Lapasiri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, pejabat Bapperida Kabupaten Touna, jajaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Protokol Kabupaten Touna, serta tim teknis dan konsultan perencana.
Baca Juga: Dinkes Touna Evaluasi Standar Pelayanan Melalui Forum Konsultasi Publik
Dalam rapat tersebut dibahas pemenuhan dokumen readiness criteria sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tiga dokumen utama yang menjadi perhatian yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen lingkungan, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Hasil rapat menyebutkan dokumen PBG saat ini telah berproses dan tinggal diunggah ke dalam sistem. Sementara dokumen Andalalin telah selesai.
Adapun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) masih harus ditingkatkan menjadi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang memerlukan dukungan anggaran dari Pemkab Touna.
Baca Juga: Lapas Ampana Dukung Sensus Ekonomi Bersama BPS Touna
Wabup Touna, Surya Lapasiri, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
"Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat karena program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan. Dari hasil rapat, masih ada beberapa dokumen yang harus kami lengkapi.
Dokumen PBG sudah dalam proses, Andalalin sudah selesai, sedangkan dokumen UKL/UPL perlu ditingkatkan menjadi AMDAL. Hal ini akan segera kami koordinasikan, termasuk terkait kebutuhan anggarannya, sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Kami berharap proses ini berjalan lancar agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai sesuai rencana," ujar Wabup.
Ia menegaskan, Pemkab Touna telah memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian dokumen yang masih dibutuhkan.
Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di Kabupaten Touna diharapkan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin