RADARPALU – Integritas aparatur kembali menjadi pesan utama yang disampaikan Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai Tahun 2026 yang berlangsung secara virtual, Jumat (31/7).
Di hadapan lebih dari 7.000 peserta dari seluruh Indonesia, Menteri menegaskan bahwa budaya kerja yang jujur, akuntabel, dan transparan harus menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Menteri mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga: Reses di Petobo, Bunda Wiwik Paparkan Realisasi Program Pokok Pikiran
Setiap capaian, tantangan, maupun kendala harus dilaporkan secara objektif tanpa manipulasi, sehingga kebijakan yang diambil pimpinan dapat benar-benar menjawab kebutuhan organisasi.
Menurut Menteri, transformasi digital yang terus dikembangkan Kementerian Hukum akan membuat seluruh proses pelaporan semakin mudah diverifikasi.
Oleh sebab itu, budaya menyampaikan laporan secara jujur bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari nilai dasar integritas aparatur negara.
Baca Juga: Town Hall Kemenkum Bahas Penguatan Jabatan Fungsional dan Karier ASN
Pelaporan yang akurat dinilai memiliki peran penting dalam proses evaluasi program, penyusunan kebijakan, hingga pengalokasian sumber daya organisasi.
Dengan data yang valid, setiap program prioritas dapat diukur efektivitasnya sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas integritas pelaporan, Menteri juga mengingatkan bahwa seluruh pegawai harus terus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Town Hall Kemenkum, Menteri Dorong Pegawai Jadi Garda Terdepan Komunikasi Publik
Kepercayaan masyarakat, menurutnya, hanya dapat dibangun apabila organisasi mampu menunjukkan kinerja yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menilai arahan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk terus menjadikan integritas sebagai budaya kerja sehari-hari.
"Integritas merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan publik. Laporan yang jujur dan akurat bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Karena itu, kami terus mendorong seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk bekerja secara profesional, menjaga akuntabilitas, dan menyampaikan setiap capaian berdasarkan fakta di lapangan," tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa komitmen terhadap integritas akan terus diperkuat melalui pembinaan internal, pengawasan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
Baca Juga: 707 Korban Dugaan Keracunan MBG, BGN Bekukan Operasional Dapur SPPG di Semarang
Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan arahan Menteri Hukum sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.
Dengan integritas yang terus dijaga, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum semakin meningkat seiring hadirnya pelayanan hukum yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
Editor : Mugni Supardi