Reses di Petobo, Bunda Wiwik Paparkan Realisasi Program Pokok Pikiran


RADAR PALU – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., menggelar reses di Kelurahan Petobo, Kota Palu, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 18.00 Wita tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan majelis taklim, Lurah Petobo, serta Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Abdul Hanif.
Baca Juga: Bunda Wiwik: Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam kegiatan reses itu, Hj Wiwik yang akrab disapa Bunda Wiwik menyampaikan berbagai program yang telah berhasil direalisasikan melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bentuk komitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, sejumlah program pemberdayaan masyarakat telah diadvokasi dan direalisasikan, di antaranya bantuan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM di berbagai bidang.
Program tersebut mencakup pelatihan dan pengembangan usaha fotografi, perbengkelan, make up artist (MUA), hingga usaha kuliner skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Bunda Wiwik Dorong Implementasi Perda Pesantren, Tegaskan Komitmen Membangun Generasi Qurani
"Pokok pikiran DPRD harus benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, program-program yang diperjuangkan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka peluang usaha bagi warga," ujar Bunda Wiwik.
Selain menyampaikan capaian program, reses juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.
Warga Kelurahan Petobo mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan drainase, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan yang menurut mereka telah mengalami kerusakan selama puluhan tahun namun belum mendapatkan penanganan optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bunda Wiwik menegaskan akan memperjuangkan usulan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku agar dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.



