RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dengan target sekitar 5.977 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dibarengi pembenahan data penerima bantuan dan percepatan penyelesaian legalitas tanah agar program berjalan tepat sasaran.
Target tersebut dibahas dalam Rapat Kolaborasi Integrasi Program BSPS dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/7).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, mengatakan pelaksanaan program tahun depan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pada penguatan sistem pendataan penerima manfaat.
Baca Juga: Bupati Lombok Barat Diciduk KPK, Uang Tunai dan Dokumen Ikut Disita
Menurutnya, integrasi data dilakukan melalui sejumlah aplikasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak. Seluruh sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat identifikasi warga yang masuk kategori miskin sekaligus memiliki rumah tidak layak huni.
"Dengan sistem yang saling terintegrasi, proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.
Selain data, persoalan legalitas lahan juga menjadi perhatian. Sebab, sertifikat tanah merupakan salah satu syarat penting sebelum bantuan pembangunan rumah dapat direalisasikan.
Baca Juga: Lumpur Tambang Timbun Sekolah di Morowali, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Sebut PT GMU Hanya Berteori
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses penyaluran bantuan didukung data yang valid sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
"Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas," kata Reny.
Ia menilai digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah proses verifikasi penerima bantuan. Bahkan, ia mengusulkan setiap rumah penerima bantuan nantinya dilengkapi titik koordinat agar mudah dipantau melalui sistem informasi.
Menurut Reny, program bedah rumah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi juga menggandeng Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah guna mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat yang akan menerima bantuan.
Baca Juga: Kolaborasi Pertamina Trans Kontinental dan Warga Selamatkan Pantai Tangkoko dari Sampah Plastik
Kolaborasi itu diharapkan mempercepat pelaksanaan program rumah layak huni sekaligus mendukung target Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mewujudkan program Berani Bedah Rumah dan Sulteng Nambaso.***
Editor : Muhammad Awaludin