RADARPALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi bersama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng), Irjen. Pol. Dr. Nasri, S.I.K., M.H., di Ruang Kerja Kapolda Sulteng, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarlembaga guna mendukung pembangunan hukum yang semakin berkualitas di Sulawesi Tengah.
Dalam audiensi tersebut, Rakhmat Renaldy didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat administrator di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng. Sementara itu, Kapolda Sulteng turut didampingi jajaran Pejabat Utama Polda Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Sulteng Desak Pergub Ketahanan Keluarga, Soroti Ancaman Moral Remaja
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif dengan membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama.
Di antaranya penguatan pelayanan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dukungan terhadap pembentukan regulasi yang berkualitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.
Kedua pimpinan sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi yang intensif merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program strategis di daerah.
Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Polda Sulawesi Tengah dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selain membahas berbagai program kolaboratif, audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
Pembahasan diarahkan untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat kerja sama antar unsur penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu, humanis, dan berkeadilan.
Konsep ICJS tersebut dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antar seluruh pilar penegak hukum agar transformasi sistem peradilan pidana dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa audiensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam membangun hubungan kelembagaan yang solid dengan seluruh aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: 11 Kali Bobol Rumah, Residivis di Palu Gunakan Hasil Curian untuk Sabu dan Judi Online
"Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas. Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Polda Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mengawal implementasi berbagai kebijakan nasional agar berjalan efektif di daerah," ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan hukum saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi yang berkesinambungan.
"Penguatan komunikasi antarlembaga akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang mudah diakses, profesional, dan berkeadilan. Kami optimistis sinergi yang terjalin hari ini akan memberikan dampak nyata bagi kemajuan penegakan hukum di Sulawesi Tengah," tambahnya.
Baca Juga: Kejati, Pengadilan Tinggi dan Ditjenpas Sulteng Sepakati Persidangan Elektronik
Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen. Pol. Dr. Nasri, menyambut baik penguatan kerja sama yang dibangun bersama Kanwil Kemenkum Sulteng.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung efektivitas sistem penegakan hukum di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara Polda Sulawesi Tengah dan Kanwil Kemenkum Sulteng merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pembangunan hukum yang kuat memerlukan kolaborasi seluruh unsur, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun akademisi. Melalui koordinasi yang semakin erat bersama Kanwil Kemenkum Sulteng, kami berharap setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat saling mendukung sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah," ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, kedua institusi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dalam berbagai bidang, termasuk edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan harmonisasi regulasi, implementasi KUHP dan KUHAP Baru, serta pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Polda Sulawesi Tengah, sehingga mampu menghadirkan sistem hukum yang semakin modern, inklusif, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan berkeadilan.***
Editor : Mugni Supardi