RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak salah paham terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Pesan itu disampaikan Anwar saat memimpin Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Minggu (21/6).
Dalam sambutannya, Anwar menyoroti masih adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa pendataan ekonomi identik dengan urusan perpajakan. Menurutnya, persepsi tersebut perlu diluruskan karena tujuan sensus bukan untuk menarik pajak, melainkan mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Tambang Nikel Siuna Kembali Memanas, Publik Pertanyakan Hubungan PT ABM dan PT ASB
"Data yang akurat sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Jangan sampai program pembangunan atau bantuan tidak tepat sasaran karena data yang tersedia tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi riil di lapangan," ujar Anwar.
Ia menegaskan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk kebijakan ekonomi dan bantuan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Karena itu, Anwar mengajak seluruh warga dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Buka Bimtek PTK PNF II, Wabup Tekankan Mutu Pendidikan Nonformal
Tak hanya masyarakat, gubernur juga meminta dukungan penuh dari seluruh kepala daerah, camat hingga kepala desa untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata. Kegiatan tersebut membutuhkan kolaborasi semua pihak karena hasilnya akan digunakan sebagai acuan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Pendataan mencakup rumah tangga serta seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan berskala besar. Hasil sensus nantinya akan menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi ekonomi nasional maupun daerah.
"Hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi ke depan," kata Dadang.
Untuk memudahkan masyarakat mengenali petugas yang bertugas di lapangan, BPS telah menyiapkan atribut resmi berupa rompi dan tanda pengenal. Seluruh petugas juga telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan melakukan pendataan.
Baca Juga: Diduga Hendak Pesta Sabu, Polsek Bunta Amankan 3 Emak-emak dan 1 Pria
Dalam sosialisasinya, BPS memperkenalkan slogan TIR, singkatan dari Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Dadang memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
"Dijamin aman dan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik," tegasnya.
Deklarasi dukungan tersebut turut dihadiri Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Nasri, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya dukungan bersama untuk menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Melalui sinergi pemerintah, BPS, pelaku usaha dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas dan akurat sebagai fondasi pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin