RADAR PALU – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mengambil alih komando penanganan darurat bencana gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, dengan ditetapkannya status tanggap darurat oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, maka koordinasi penanganan bencana akan diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Bupati Sigi sudah menetapkan status tanggap darurat. Artinya pemerintah pusat melalui BNPB mengambil alih komando dan akan memimpin serta membantu semaksimal mungkin penanganan bencana yang terjadi,” ujar Suharyanto saat mengunjungi Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: Gempa M 6,7 Sigi Berasal dari Sesar Palolo, Badan Geologi Pastikan Bukan Palu-Koro
Desa Kamarora menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa (16/6/2026). Sejumlah rumah warga rusak, fasilitas umum terdampak, dan ribuan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Suharyanto menjelaskan, BNPB saat ini masih menunggu data final dari Pemerintah Kabupaten Sigi terkait jumlah dan tingkat kerusakan rumah warga yang terdampak gempa. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan disiapkan hunian sementara (huntara) selama masa pemulihan.
Baca Juga: Update Gempa M 6,7 Sulteng: 1.520 Rumah Rusak, Sigi Paling Terdampak
“Untuk rumah rusak berat sudah ada kesepakatan, kita akan bangunkan hunian sementara. Kemudian bagi masyarakat yang tidak ingin tinggal di huntara akan diberikan dana tunggu hunian. Pola ini sama seperti yang diterapkan di berbagai daerah terdampak bencana lainnya,” jelasnya.
Selain hunian sementara, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian. Namun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan dialog langsung dengan warga, kebutuhan logistik pokok seperti makanan, air bersih, dan kebutuhan harian dinilai telah terpenuhi dengan baik.
“Tidak ada keluhan terkait logistik dasar. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Ini menunjukkan pemerintah daerah bergerak cepat. Kehadiran pemerintah pusat saat ini untuk mempertebal dan memperkuat upaya penanganan yang sudah dilakukan,” katanya.
Baca Juga: Kepala BNPB Pastikan Penanganan Gempa Sigi Berjalan Cepat, Warga Terima Bantuan
Menariknya, kata Suharyanto, aspirasi yang paling banyak disampaikan warga bukan lagi soal kebutuhan pangan, melainkan permintaan agar rumah ibadah yang rusak akibat gempa segera diperbaiki agar aktivitas keagamaan dapat kembali berjalan normal.
“Hasil dialog dengan masyarakat, tidak ada yang mengeluhkan kebutuhan dasar. Justru yang mereka sampaikan adalah kebutuhan tempat ibadah. Karena itu kami akan segera membangun gereja sementara di Nokilalaki,” ungkapnya.
BNPB menargetkan pembangunan rumah ibadah sementara, baik gereja maupun masjid, mulai dilaksanakan pada Minggu (21/6/2026). Bangunan semi permanen tersebut akan menggunakan atap seng, dinding GRC, serta lantai semen dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat setempat.
Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dalam penanganan bencana yang melanda wilayahnya.
Menurut Rizal, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar proses penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui BNPB yang langsung turun ke lokasi terdampak. Dukungan ini sangat membantu masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami dampak cukup berat akibat gempa,” kata Rizal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta bersama-sama mendukung proses pendataan kerusakan yang sedang dilakukan pemerintah.
Berdasarkan data sementara per 19 Juni 2026, jumlah masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sigi mencapai 2.585 kepala keluarga (KK) atau sekitar 7.821 jiwa yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Sementara jumlah rumah yang mengalami kerusakan tercatat sebanyak 2.137 unit, terdiri atas 1.917 rumah rusak ringan, 147 rumah rusak sedang, dan 73 rumah rusak berat yang tersebar di 39 desa.
Pemerintah berharap dengan dukungan penuh dari BNPB dan berbagai pihak, kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi sehingga proses pemulihan pascagempa di Kabupaten Sigi dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal. (***)
Editor : Muchsin Siradjudin