RADAR PALU – Trauma masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) kembali terusik. Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA.
Guncangan kuat yang terasa hingga beberapa kabupaten membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah maupun bangunan untuk mencari tempat aman.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di daratan, sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu pada kedalaman 10 kilometer. Gempa yang tergolong dangkal tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya, 21 Kali Gempa Susulan Tercatat hingga Siang Hari
Meski demikian, kepanikan tidak dapat dihindari. Ingatan masyarakat langsung tertuju pada bencana 28 September 2018 yang meluluhlantakkan Palu, Sigi, dan Donggala akibat gempa, tsunami, serta likuefaksi yang menelan ribuan korban jiwa.
Di sejumlah titik seperti Tatura, Petobo, hingga kawasan sekitar Jembatan III Palu, warga berlarian keluar bangunan sesaat setelah guncangan terjadi. Sebagian memilih bertahan di ruang terbuka karena khawatir terjadi gempa susulan.
BMKG menjelaskan gempa kali ini tidak dipicu aktivitas Sesar Palu-Koro yang selama ini dikenal aktif, melainkan berasal dari aktivitas Sesar Sausu yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Keberadaan sesar tersebut menjadi perhatian baru dalam upaya mitigasi kebencanaan di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Ibu Gembala dan Anak Sekolah Minggu Jadi Korban Gempa M 6,7 di Kamarora
Merespons situasi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid langsung menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk memantau dampak gempa di wilayah masing-masing.
Prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan keselamatan warga dan percepatan penanganan apabila ditemukan dampak kerusakan.
“Warga diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegas Anwar Hafid.
Baca Juga: Antisipasi Gempa Susulan, Wagub Sulteng Minta Rumah Sakit Siapkan Layanan Darurat di Ruang Terbuka
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu bersama jajaran tenaga kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban maupun kondisi darurat pascagempa.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah di bawah komando Asbudianto diperintahkan melakukan pemantauan dan pelaporan berkala terkait perkembangan dampak gempa di lapangan.
Berdasarkan laporan sementara hingga Selasa sore, belum terdapat korban jiwa akibat gempa tersebut. Namun sejumlah kerusakan infrastruktur dilaporkan terjadi di beberapa lokasi.
Baca Juga: Usai Gempa M 6,7, BMKG Minta Warga Tetap Tenang dan Waspada Susulan
Jalur penghubung Palu-Napu dilaporkan mengalami gangguan akibat dampak gempa. Selain itu, akses Jembatan III Palu ditutup sementara setelah ditemukan indikasi kemiringan pada struktur jembatan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan kerusakan bangunan juga bermunculan melalui media sosial. Di antaranya robohnya sebagian plafon Auditorium Universitas Tadulako (Untad) serta kerusakan plafon di Kantor Bupati Sigi. Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu langsung diterjunkan untuk melakukan asesmen dan memastikan tidak ada korban akibat insiden tersebut.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muh Rizal, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan situasi.
Baca Juga: Gempa M 6,7 di Palu, Akses Jembatan III Ditutup Sementara akibat Tiang Miring dan Retak
“Hasil koordinasi sementara menunjukkan kondisi masyarakat relatif aman dan belum ditemukan dampak signifikan yang mengancam keselamatan warga,” ujarnya.
BMKG juga mencatat aktivitas gempa susulan yang cukup tinggi. Hingga pukul 13.30 WITA, tercatat sedikitnya 21 kali gempa susulan terjadi setelah gempa utama mengguncang wilayah Sulawesi Tengah.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, namun tidak panik. Warga diminta hanya mengakses informasi resmi dari BMKG, BPBD, maupun pemerintah daerah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat memperburuk situasi di tengah masyarakat. ***
Editor : Talib