RADAR PALU - Puluhan sopir truk dan warga di Poso menggelar aksi damai menyuarakan soal sulitnya sekarang mendapatkan bahan bakar solar subsidi dan gas Melon (LPG 3 kg).
Aksi warga juga mengkritisi kondisi air PDAM yang berkualitas rendah karena keruh berwarna kecoklatan.
Aksi demi warga dimulai dari kantor Depot Pertamina Poso di kelurahan Moengko hingga kemudian merangsak ke Polres Poso, kantor Kejari Poso, dan finis di kantor Bupati Poso.
Baca Juga: Polisi Tangkap Penyelundup Narkoba ke Rutan Poso
Warga meminta aparat penegak hukum dan pemkab setempat turun tangan kelapangan menindak kelangkaan solar dan gas melon yang diduga kuat dipermainkan oleh oknum atau kelompok tertentu.
"Mobil kami tidak bisa dipakai usaha karena solar di SPBU langka dan di pengecer sangat mahal. Sudah itu gas tiga kilo juga langka dan mahal di kios eceran," kata beberapa sooir truk dan warga mengeluh saat demo.
Di kios eceran BBM, harga sikar mencapai 460.000 per galon. Sedangkan gas Melon mencapai 70.000 per tabung.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Poso: N-Max Tabrak Honda Beat yang Keluar dari Lorong, Satu Penumpang Tewas
Soal langkanya silar di SPBU tapi banyak di pengecer, masyarakat menduga karena ada penyebaran barcode solar yang keliru alias tidak tepat sasaran dari instansi terkait.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Poso, Muhaimin Yunus Hadi mengatakan kalau sampai saat ini masyarakat Poso kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi, gas LPG 3 kg, serta distribusi air PDAM yang berkualitas baik.
"Kami meminta Pemda segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar ke depan daerah ini akan lebih maju lagi," teriaknya saat aksi damai dihadapan Wabup Poso Suharto Kandar.
Baca Juga: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Poso, GMKI Tentena Desak PT Poso Energy Bertanggung Jawab
Baca Juga: Pipa Transmisi Rusak, PDAM Poso Padamkan Aliran Air
Dia juga meminta Satgas Migas yang ada melakukan tindakan nyata di lapangan agar masalah krisis solat subsidi dan LPG 3 kg bisa teratasi.
"Dinas Kumperindag Poso kurang dan belum melakukan pengawasan maksimal. Satgas migas harus beraksi. Tindak pengecer nakal yang menaikkan harga solar dan LPG 3 kg. Banyak gas Melon yang disangka kuat masuk dari Makassar secara ilegal. Itu harus ditindak secara hukum," ungkap pendemo.
Merespon aspirasi warganya, Wabup Suharto menjelaskan bahwa terkait solar subsidi BPMigas menjatahkan kuota untuk Kabupaten Poso sebanyak 56 ton solar perhari untuk 6 SPBU yang ada di wilayah Poso.
Baca Juga: Polres Poso Sembelih Delapan Ekor Hewan Kurban untuk Warga
Akunya, Pemkab Poso belum cermat dalam pengaturan distribusi solar tersebut. Sehingga memicu inflasi dan bertambahnya kemiskinan. Kami dengar semua jeritan semua sopir truk.
"Tapi kami sedang usahakan. Kami telah mengusulkan tambahan kuota ke BPMigas sejak 8 Juni 2026. Setiap SPBU ditambah satu ton perhari," bilangnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin