Iran Respons Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah Kejar Senjata Nuklir
RADAR PALU – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah mendapat tanggapan resmi dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia. Melalui akun resmi di media sosial X, Iran menegaskan negaranya tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak memiliki rencana untuk mengembangkannya.
Respons tersebut muncul setelah Prabowo menyampaikan kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat memicu negara-negara di kawasan berlomba mengembangkan kemampuan nuklir sebagai langkah pertahanan.
Dalam pernyataan resminya, Kedubes Iran menegaskan bahwa program nuklir yang dijalankan Republik Islam Iran sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan damai dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Melansir laporan JawaPos.com, Iran menyebut seluruh aktivitas nuklirnya berlandaskan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), yang memberikan hak kepada setiap negara anggota untuk memanfaatkan energi nuklir bagi kebutuhan sipil.
Selain itu, Iran menyatakan seluruh program nuklirnya berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurut mereka, pengawasan tersebut merupakan salah satu sistem inspeksi paling ketat di dunia sehingga tidak diarahkan untuk pengembangan senjata nuklir.
Dalam penjelasan yang diunggah, Iran juga menekankan bahwa senjata pemusnah massal tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanannya. Negara itu menyebut fatwa pemimpin tertinggi Iran mengharamkan kepemilikan senjata nuklir.
Iran menambahkan teknologi nuklir yang dikembangkan difokuskan untuk sektor energi, kesehatan, dan penelitian ilmiah.
Sebagai penutup, Kedubes Iran kembali menegaskan posisi negaranya bahwa mereka tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan melakukannya di masa mendatang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai situasi geopolitik dunia saat menghadiri pertemuan bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).
