RADAR PALU - Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) Djira Kendjo memperingatkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar tidak bermain data bansos dan wajib menjaga validasi DTSEN tetap akurat.
Peringatan itu disampaikan saat membuka rapat persiapan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Ruang Rapat Bapelitbangda Morut, Kamis pagi (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapelitbangda Gerzom Tandi, Kepala Dinas Sosial Patta Toba, serta operator SIKS-NG dari seluruh desa dan kelurahan di daerah itu.
Baca Juga: Pangdam XXIII/Palaka Wira Cek Kesiapan Pangkalan Yonif TP 825/GYS di Morut
Djira menegaskan validasi data DTSEN menjadi penentu utama ketepatan sasaran program bansos dan pengentasan kemiskinan.
Dia bilang, data yang dirilis secara nasional ini adalah hasil kerja bersama, tetapi kondisi masyarakat di lapangan terus berubah.
"Karena itu, DTSEN wajib divalidasi secara objektif agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan," kata Djira.
Baca Juga: Anggota DPRD Morut Mastam Mustaring Kawal Tuntutan Ganti Rugi Petambak Bungintimbe
Dia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan data keliru terus dipakai dalam penyaluran bantuan sosial.
Hari ini, lanjut Djira, seseorang masuk kategori miskin, beberapa bulan kemudian bisa berubah. Sebaliknya, yang sebelumnya dianggap mampu bisa saja jatuh dalam kesulitan ekonomi.
"Artinya kalau data tidak diperbarui, maka kebijakan pemerintah pasti meleset," ujarnya.
Baca Juga: Dinkes Morut Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Pengawasan Pelabuhan dan Perjalanan Diperketat
Djira menyebut operator SIKS-NG sebagai ujung tombak dalam menentukan akurasi penerima bantuan sosial.
Karena itu, dia meminta operator SIKS-NG bekerja profesional dan bebas dari kepentingan pribadi, tekanan politik, maupun intervensi pihak tertentu.
“Kita harus menghilangkan semua faktor yang mengganggu objektivitas. Kalau datanya dimainkan, maka program pengentasan kemiskinan akan gagal," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat akan berdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sebab hasil validasi berjenjang dari desa hingga kabupaten nantinya akan menjadi dasar penyusunan data sosial ekonomi daerah.
“Kalau datanya benar, maka kebijakan pemerintah juga akan tepat," katanya.
Sementara itu, Gerzom Tandi menyampaikan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran DTSEN menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data tunggal sosial ekonomi.
Gerzom berharap pemutakhiran DTSEN menghasilkan data yang akurat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi pembekalan teknis bagi operator SIKS-NG agar memahami indikator nasional dalam proses validasi masyarakat penerima program perlindungan sosial.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin