RADAR PALU – Ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2026 tingkat Kabupaten Morowali Utara (Morut), di Desa Tomata yang dibuka pada Minggu (10/5) berujung protes.
Sejumlah orang tua murid mencium gelagat tidak beres setelah mendapati tim juri mendadak "gaib" alias tidak berada di lokasi saat anak-anak mereka bertanding.
Usut punya usut, panitia diduga menggunakan sistem "paket hemat" dengan hanya menugaskan tiga orang juri untuk menilai enam cabang lomba berbeda di tiga tempat sekaligus secara bersamaan.
Baca Juga: Dinkes Morut Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Pengawasan Pelabuhan dan Perjalanan Diperketat
Enam cabang lomba tersebut yakni Pantonim tingkat SD dan SMP, Menyanyi Solo dan Tari Kreasi tingkat SMP di Gedung Sanggar Seni Pambarea, ada pula Kriya tingkat SD, Menulis Cerita tingkat SMP, dan Ilustrasi tingkat SMP dilaksanakan di SMPN 1 Mori Atas, serta Gambar Bercerita dan Menulis Cerita tingkat SD ditempatkan di SDN 1 Tomata.
Akibat keterbatasan personel tersebut, para juri terpaksa keliling berpindah-pindah tempat, hingga mengabaikan proses penilaian langsung yang krusial bagi para peserta siswa SD dan SMP.
Sistem penilaian yang acak-acakan ini memicu kekecewaan mendalam bagi para orang tua yang hadir mendampingi anak-anak mereka sejak pagi.
Baca Juga: Nahkodai APBMI Morut, Arman Amrullah Janji Percepat Pembayaran Jasa Bongkar Muat
Salah satu keluhan tajam datang dari salah orang tua murid berinisial YK utusan Kecamatan Lembo. YK menyebut anaknya mengikuti cabang lomba Menulis Cerita tingkat SD di SDN 1 Tomata pada Selasa (12/5/2026).
"Dari rentan waktu jam 8 sampai jam 12 siang itu juri sama sekali tidak ada di ruangan. Sama sekali tidak ada dalam ruangan. Jadi hasil anak-anak menulis cerita itu hanya dikumpulkan melalui PDF," ungkap YK dengan nada kecewa saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (17/5/2026).
Menurut YK, anak-anak dipaksa bertanding tanpa pernah bertatap muka atau dipantau langsung proses pengerjaan pengkaryaan oleh dewan juri.
Baca Juga: Anggota DPRD Morut Mastam Mustaring Desak Penyelesaian Dugaan Pencemaran Tambak Bungintimbe
Tim penilai baru menampakkan batang hidungnya saat durasi perlombaan sudah menyentuh batas akhir, itu pun hanya dalam hitungan menit.
"Juri sempat datang itu cuma sekitar 5 menit paling lama. Cuma sekadar datang lihat sudah selesai, habis. Tapi, sudah tidak ada murid di dalam, yang ada cuma laptop. Jam 12 lewat," ketusnya.
Padahal, para pendamping dan orang tua berharap juri bisa hadir untuk melakukan wawancara langsung guna menguji orisinalitas ide cerita yang dibuat oleh anak-anak.
Baca Juga: Bupati Delis Berharap UKW PWI Morut Lahirkan Wartawan Kompeten dan Berintegritas
"Kita berharapnya ada murid ini kan mungkin diwawancara dulu ide ceritanya dari siapa, inspirasinya dari mana. Ini sama sekali tidak ada diwawancara seperti itu. Kalau memang seperti itu kenapa tidak minta file dari sekolah langsung saja?" cecar YK.
Kondisi serupa ternyata juga terjadi di ruang sebelah untuk cabang lomba Gambar Bercerita.
Juri dilaporkan hanya datang sepersekian menit untuk mengumpulkan hasil gambar tanpa melihat bagaimana proses sketsa dan pewarnaan dilakukan oleh siswa.
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Minta PT KLS Kembalikan Lahan Masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato
Gelombang protes tidak berhenti di situ. Kejanggalan yang jauh lebih mencolok diungkapkan oleh orang tua murid lainnya yang anaknya bertanding di cabang Seni Kriya tingkat SD di SMPN 1 Mori Atas.
Meskipun anaknya memenangkan perlombaan, tetapi ia menilai hasil keputusan juri sangat tidak adil dan menabrak Petunjuk Teknis (Juknis) resmi FLS3N 2026.
Berdasarkan aturan baku, cabang Seni Kriya seharusnya mewajibkan penggunaan media alam seperti kayu, rotan, atau bambu untuk menguji ketekunan kreativitas tangan siswa.
Baca Juga: Lewati Dua Kali Penambahan Waktu, Proyek Rp22,5 M Kejari Morut Belum Juga Rampung
Menurutnya, hal ini justru mengikis kepercayaan diri, nilai kejujuran, serta jiwa kompetitif peserta didik.
"Kalau di kriya, diharapkan media alam. Jadi misalnya kayu, atau rotan, dan sejenisnya kan. Tapi yang juara saat itu dari dos (kardus), dan itu di-print (gambarnya)," ujar orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dirinya merasa terpukul karena juri meloloskan karya instan yang menggunakan gambar cetakan komputer (print) diduga dicomot dari internet yang ditempel di atas potongan kardus.
Hal ini dianggap mencederai nilai sportivitas dan esensi seni kriya yang mengutamakan kerajinan tangan manual.
"Kalau misalnya seperti itu, beberapa peserta juga berarti bisa dong pakai di-print, pakai kardus. Tapi kan nilai seninya kurang. Kalau yang di-print itu diambil lewat internet atau dia gambar sendiri barangkali lewat media yang ada di laptop atau HP-nya, saya kurang tahu. Kayanya dari media internet. Pokoknya itu intinya mereka print," tambahnya dengan nada kesal.
Sama seperti kesaksian YK, ia juga menyaksikan bagaimana anak-anak telantar tanpa pengawasan juri sejak kompetisi dimulai pukul 07.30 WITA hingga berakhir pukul 17.00 WITA.
Baca Juga: Korupsi Lampu Jalan Rp1,5 Miliar di Morut, Penyidik Tetapkan Tersangka Baru
"Juri tidak ada di tempat. Mereka tidak melihat prosesnya, mereka tidak melihat cara pekerjaan mereka anak-anak ini. Mereka tidak melihat kesabaran anak-anak tersebut. Dan mereka menilai tidak sesuai juknis, jauh dari juknis," tegasnya.
Kekecewaan para orang tua murid semakin berlipat, setelah mengetahui latar belakang dewan juri yang bertugas.
Tim penilai yang dicap "gaib" tersebut diduga merupakan pejabat struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Morut, serta Kepala Sekolah (Kepsek) setempat yang tidak diganti dari tahun ke tahun.
"Ini juri yang ada dua orang juri yang lakilaki, itu mereka setiap tahun hampir mereka terus yang jadi juri. Tahun lalu begitu juga, hanya mereka terus. Lakilaki yang satu yang tinggi, itu dari Kabid kalau tidak salah itu untuk di Dinas Pendidikan. Satu lagi katanya itu kepala sekolah," bebernya.
Orang tua murid menilai penunjukan juri lokal yang monoton dan merangkap banyak cabang lomba sangat tidak kompeten untuk menyaring talenta terbaik yang akan dikirim ke tingkat provinsi hingga nasional.
Mereka mendesak agar juri untuk tingkat kabupaten langsung didatangkan dari pihak luar atau tingkat provinsi, agar independen, demi menjaga transparansi.
Baca Juga: Bupati Morut Minta Dukungan Bappenas Percepat Infrastruktur Pelosok Pedesaan
"Ini kan kompetisi nasional. Kita berusaha untuk terapkan sama anak, jangan curang, apa pun itu terima hasil. Tapi dia lihat sendiri kalau ada yang curang. Sampai sekarang sudah viral di murid, tapi sampai sekarang dari Dinas Pendidikan, dari pihak penyelenggara, tidak ada sama sekali tanggapan apa pun itu," pungkas orang tua peserta kriya tersebut.
Mereka pun berharap pihak panitia maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Morout segera menjawab, meninjau, serta mengevaluasi kembali proses penjurian FLS3.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin