RADAR PALU - Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menyambut kedatangan Kapolda Sulteng baru Brigjen Pol. Nasri Sulaeman di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri, Selasa (19/5/2026). Brigjen Pol. Nasri tiba sekitar pukul 06.15 WITA menggunakan pesawat komersial.
Prosesi penyambutan berlangsung hangat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kehadiran pejabat baru itu menandai pergantian pimpinan di tubuh Polda Sulawesi Tengah setelah purna tugas Irjen Pol. Endi Sutendi sejak 1 Mei 2026.
Penunjukan Brigjen Pol. Nasri Sulaeman sebagai Kapolda Sulteng berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Surat tersebut ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Brigjen Pol. Nasri untuk memimpin Polda Sulawesi Tengah. Sebelum menjabat Kapolda Sulteng, ia bertugas sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan sejak 26 Juni 2024 hingga 6 Mei 2026.
Brigjen Pol. Nasri merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan diketahui satu angkatan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pergantian pimpinan ini sekaligus menjawab kepastian suksesi di lingkungan Polda Sulawesi Tengah.
Dalam penyambutan tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zullikar Tanjung, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arnila H.M. Ali, serta Irjen Pol. Endi Sutendi.
Baca Juga: Rekam Jejak Kapolda Sulteng yang Baru Brigjen Nasri, Berpengalaman di Reskrim dan Pembinaan
Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi dengan Polda
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama Polda Sulawesi Tengah. Kerja sama itu difokuskan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah berharap situasi keamanan tetap kondusif bagi masyarakat dan investasi di Sulawesi Tengah. Dukungan terhadap kepemimpinan baru di Polda Sulteng juga disebut penting dalam menjaga pelayanan keamanan publik.
Pergantian Kapolda Sulteng berlangsung di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas lembaga. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor penting menjaga stabilitas wilayah.***
Editor : Muhammad Awaludin