RADAR PALU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asossiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) menggelar pelatihan dan sertifikasi Chef de Partie hotel, restoran, catering, dan dapur MBG, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh pemilik usaha jasa bosa dan dapur program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) seluruh Sulawesi Tengah.
Hadir pada kesempatan itu Ketua APJI Sulteng, Imelda Liliana Muhidin, bersama dua assessor BNSP yang merupakan chef senior, yaitu chef Handri Wahyu Sumanto, chef Zikirman, dan Kepala Unit Sistem Implementasi Bank Indonesia Arfan bersama pemateri Kristoforus Ronald.
Baca Juga: GAPEMBI Sulteng Dilantik, MBG Baru 60 Persen: Desa Jadi Target Utama
Dalam sambutannya, Ketua APJI Sulteng, Imelda Liliana Muhidin, mengajak kepada seluruh peserta pelatihan dan sertifikasi chef de partie untuk mengikuti pelatihan dengan baik.
Imelda berharap semua chef yang mengikuti pelatihan mendapatkan serifikat. Karena dipelatihan ini, setelah mendapatkan materi dari narasumber juga akan mengikuti ujian hingga mendapatkan sertifikat dari BNSP.
“Saya berharap semua peserta pelatihan yang merupakan chef dan pemilik dapur MBG dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik. Dan paling penting memiliki Sertifikat dari BNSP, “kata Imelda.
Baca Juga: Guru Besar Untad: Program Makan Bergizi Gratis Satukan Siswa Kaya dan Miskin
Imelda juga tak lupa menginformasikan di Kota Palu dapur MBG sebanyak 35 Kota Palu, yang aktif 28 dapur, dan 7 dapur masih suspek.
Menurut Imelda, dengan adanya dapur MBG ini kita dapat memaksimalkan program pemerintah untuk menyelenggarakan dapur MBG, agar makanan yang disajikan betul-betul bermanfaat, dan berguna untuk gizi peserta didik kita.
Dipembuka kegiatan pelatihan, setelah menyimak sambutan Ketua APJI Sulteng, Imelda Liliana Muhidin, peserta menerima materi edukasi keuangan dari Bank Indonesia yang disampaikan salah satu staf dari Unit Sistem Implementasi Bank Indonesia, Kristoforus Ronald.
Kristo, banyak mengulas tentang peran penting QRIS (Quick Repons Indoensia Standard), kepada para peserta, sebagai salah satu opsi pembayaran ditengah Masyarakat.
“Saya jelaskan yah. Bahwa QRIS ini bukan aplikasi, tetapi QRIS ini Adalah salah satu opsi pembayaran resmi dari pemerintah, “ ujar Kristoforus.
Disaat ini, kata Kristo, masyarakat diharapkan pandai dalam mengelola keuangan, khususnya para pelaku usaha UMKM. Termasuk jangan sampai terjebak dalam bisnis keuangan ilegal.
Baca Juga: Warga KKSS Tolitoli Siap Ambil Peran, Dukung Program Makan Bergizi Gratis
“Menggunakan QRIS ini tidak ada biaya administrasi (admin). Kalau ada pihak-pihak tertentu meminta biaya admin, maka segera laporkan kepada kami di Bank Indonesia, “ tegasnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin