RADAR PALU – Skandal kemacetan proyek infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Banggai.
Proyek penyediaan air bersih di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, yang dianggarkan secara bertahap melalui APBD tahun 2024 dan 2025 dengan total nilai melebihi Rp2 miliar, hingga kini belum juga terealisasi.
Kondisi ini memicu kegeraman publik. Pasalnya, meski anggaran telah digelontorkan dalam dua tahap tahun anggaran berturut-turut, kucuran air bersih yang dijanjikan pemerintah tak kunjung sampai ke rumah warga.
Baca Juga: Tim SAR Temukan Nelayan yang Perahunya Hilang di Banggai Laut
Atas dasar itu, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk segera bertindak tegas mengusut tuntas aliran dana tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Dewa Gede Supatriagama ST, M.Si, pada Kamis (7/5/2026), justru membuahkan jawaban normatif yang terkesan menghindari substansi.
Melalui pesan WhatsApp, Dewa hanya memberikan respons singkat atas temuan macetnya proyek miliaran tersebut.
Baca Juga: May Day di Banggai, Pemerintah Kabupaten Olahraga Bersama Pekerja
”Terimakasih banyak bapak informasinya. Saran saya teknisnya coba ke bidang bapak,” tulis Kadis PUPR Banggai.
Jawaban ini dinilai sebagai upaya lempar tanggung jawab kepada bawahannya. Padahal, selaku pengguna anggaran, Kadis seharusnya mampu menjelaskan mengapa proyek lintas tahun tersebut gagal memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sayambongin.
Kabid Pengairan Tetap Bungkam
Ironisnya, arahan Kadis PUPR untuk berkoordinasi dengan bidang teknis justru menemui jalan buntu. Kepala Bidang Pengairan, Kristopel Satolom, yang menjadi penanggung jawab teknis, hingga berita ini diturunkan tetap bungkam seribu bahasa.
Baca Juga: May Day di Banggai, Pemerintah Kabupaten Olahraga Bersama Pekerja
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat tidak diindahkan, meski sebelumnya ia berdalih sedang berada di lapangan.
Mandeknya proyek senilai miliaran rupiah yang dikerjakan bertahap ini dianggap bukan masalah teknis biasa. APH, baik dari unsur Kejaksaan maupun Kepolisian, didesak segera melakukan audit investigatif untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 dan 2025.
”Jika Kadis saja hanya menyarankan ke bidang, sementara bidangnya tutup mulut, maka wajar jika publik menduga ada yang disembunyikan. APH harus segera jemput bola. Jangan biarkan uang rakyat miliaran rupiah menguap tanpa ada air yang mengalir ke rakyat,” tegas salah satu warga Nambo dengan nada kecewa.
Masyarakat Desa Sayambongin kini tidak hanya menanti air bersih, tetapi juga menanti keberanian penegak hukum untuk membongkar misteri di balik manajemen proyek di Dinas PUPR Banggai ini.
Rakyat butuh solusi nyata, bukan sekadar diarahkan dari satu pintu ke pintu lain tanpa kepastian.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin