RADAR PALU – Aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Sulawesi Tengah belum berakhir.
Massa dari Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (FPR) memilih bertahan di Kantor Gubernur usai menggelar aksi, Senin (4/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan mereka, terutama soal kejelasan nasib tenaga honorer.
Baca Juga: Ujian Sekolah SD di Palu Balik ke Metode Manual, Ternyata Ini Alasannya!
Koordinator aksi dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Raslim, mengatakan massa sebelumnya sudah bertemu dengan DPRD.
Dalam pertemuan itu, mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, bersama anggota DPRD Mahfud Masuara.
“Hasil pertemuan, DPRD menyampaikan akan membantu memperjuangkan nasib honorer, khususnya soal kejelasan status,” ujar Raslim.
Baca Juga: Reny Pastikan Poli RS Undata Tetap Buka Sabtu, WFH Tak Berlaku
Isu tenaga honorer menjadi sorotan utama dalam aksi ini.
Menurut Raslim, banyak honorer sudah lama mengabdi, namun belum mendapat kepastian status kerja.
“Sudah lama mengabdi, tapi statusnya tidak jelas. Ini yang kami desak agar segera diputuskan,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan gaji juga mencuat.
Raslim mengungkapkan, ada honorer yang belum menerima gaji hingga empat bulan terakhir.
“Empat bulan belum dibayar. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Meski sudah berdialog dengan DPRD, massa memilih tidak bubar.
Mereka bertahan di sekitar Kantor Gubernur sambil menunggu respons langsung dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Pengawasan Silang UAS SD Palu: Ruang Guru Dikunci, Soal Segelan!
“Kami masih bertahan sampai ada jawaban dari gubernur atau bupati,” ujar Raslim.
Menurutnya, aksi bertahan menjadi cara agar tuntutan tidak diabaikan.
“Kalau hanya menyampaikan tuntutan, sering tidak ditindaklanjuti,” tambahnya.
Selain honorer, massa juga membawa isu lain.
Salah satunya soal penyintas bencana yang belum mendapat hunian tetap, terutama di kawasan hutan kota.
Raslim menyebut, DPRD menyampaikan ada rencana pembangunan sekitar 600 unit rumah tahun ini.
Sebagian unit disebut akan diperuntukkan bagi warga terdampak yang belum memiliki hunian.
“Ada harapan 600 rumah. Ini akan kami kawal,” katanya.
FPR juga menyoroti alasan keterbatasan anggaran yang sering disampaikan pemerintah.
Menurut Raslim, Sulawesi Tengah memiliki potensi fiskal yang besar.
“Masalahnya bukan tidak mampu, tapi bagaimana prioritas anggaran,” tegasnya.
Mereka juga meminta DPRD meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat, termasuk kepada Prabowo Subianto.
Sejumlah kebijakan nasional dinilai berdampak pada anggaran daerah, termasuk sektor pendidikan dan tenaga honorer.
“Dampaknya dirasakan langsung oleh honorer dan PPPK,” ungkapnya.
Aksi ini, kata Raslim, menjadi bentuk desakan agar negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat.
“Aksi ini representasi bahwa negara harus hadir,” pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin