Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Empat Tahun, Kasus Stunting Balita di Poso Turun 7,3 Persen 

Budiyanto Wiharto • Minggu, 3 Mei 2026 | 11:47 WIB
Verna Inkiriwang (FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU).
Verna Inkiriwang (FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU).

RADAR PALU - Prevalensi kasus stunting balita di kabupaten Poso mengalami penurunan signifikan dalam empat tahun terakhir.

Pada tahun 2021 jumlah kasusnya masih sebanyak 12,38 persen, sementara di tahun 2025 sisa menjadi 5,08 persen.

Turun 7,3 persen. Jumlah penurunan kasus stunting ini diungkap Wakil Bupati (Wabup) Suharto Kandar saat gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik stunting tahun 2026 secara hybrid akhir pekan lalu. 

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Poso Serahkan Santunan JKK kepada Ahli Waris Peserta BPU 70 Juta Rupiah

SYUKUR: Bupati Verna menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih Kabupaten Poso sebagai Peringkat Terbaik I se-Sulawesi Tengah,  dalam Evaluasi 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2025.(FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU).
SYUKUR: Bupati Verna menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih Kabupaten Poso sebagai Peringkat Terbaik I se-Sulawesi Tengah, dalam Evaluasi 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2025.(FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU).

Wabup bilang, angka penurunan stunting didapat dari web aksi bangda stunting tahun 2025. 

"Data terkini prevalensi balita stunting di Kabupaten Poso Tahun 2025 berdasarkan Web Aksi Bangda, dari 19 kecamatan yang tercatat variasi prevalensi cukup signifikan," jelasnya.

Dari data per-kecematan, beber Wabup, Kecamatan Lore Peore mencatat prevalensi tertinggi sebesar 13,69 persen, disusul Lore Tengah sebesar 12,7 persen, dan Poso Pesisir Selatan sebesar 9,23 persen.

Baca Juga: JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma

Sementara kecamatan dengan prevalensi terendah adalah Lore Timur sebesar 0,69 persen, Lore Selatan sebesar 1,85 persen, dan Poso Kota Selatan sebesar 1,31 persen.

"Data berdasarkan metode pengukuran EPPGBM menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 12,38 persen pada 2021 menjadi 5,08 persen pada 2025," tandasnya.

Wabup Suharto juga menyoroti capaian 31 indikator layanan konvergensi stunting. Sejumlah indikator berhasil melampaui target, di antaranya ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sebesar 87,68 persen dari target 85 persen, pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali sebesar 93,95 persen dari target 80 persen, serta penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 100 persen dari target 40,33 persen.

Baca Juga: BRI Cabang Poso Dorong Digitalisasi UMKM Lewat QRIS dan KUR di Soft Opening Zava Cafe Mosintuvu

"Namun demikian sejumlah indikator masih menjadi perhatian serius. Di antaranya, pendampingan kelompok sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru mencapai 11,92 persen dari target 73,80 persen, penemuan kasus pneumonia balita hanya 4,62 persen dari target 75 persen, skrining anemia remaja putri baru 31,44 persen dari target 96 persen, serta akses sanitasi rumah tangga yang baru mencapai 66,73 persen dari target 100 persen," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Verna Inkiriwang menegaskan soal pentingnya penanganan stunting secara sungguh-sungguh.

Sebab persoalan stunting bukan sekadar masalah pertumbuhan fisik anak, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Baca Juga: Pemkab Poso Tandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

"Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan pertumbuhan, perkembangan kognitif yang tidak optimal, serta penurunan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, penanganan stunting harus menjadi gerakan bersama," ujar Verna.

Dikatakannya, tanggung jawab penanganan stunting tidak hanya berada pada Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga seluruh keluarga sebagai garda terdepan.

Penguatan Web Aksi Bangda sebagai Instrumen Strategis. Verna secara khusus menekankan pentingnya penguatan Web Aksi Bangda sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Poso.

Baca Juga: Anggota DPRD Poso Miss Peuru Minta Gubernur Evaluasi PAP PT Poso Energi, Dinilai Berpotensi Rugikan Daerah

"Di era digital, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh ketepatan data, konsistensi pelaporan, dan akuntabilitas kinerja," ujarnya.

Bupati minta tiga pilar administrator, yakni Admin Kecamatan, Admin Puskesmas, dan PLKB, untuk memberikan perhatian penuh terhadap timeline penginputan dan pengisian data sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Jangan ada keterlambatan, kelalaian, atau data yang tertunda, karena hal ini akan mempengaruhi analisis dan pengambilan kebijakan daerah. Jika data kuat, maka langkah kita akan tepat, dan target penurunan stunting di Kabupaten Poso dapat kita capai secara lebih efektif," tegasnya.

Baca Juga: DPRD Poso Dorong Infrastruktur dan Investor Masuk

Bupati Verna juga menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih Kabupaten Poso sebagai Peringkat Terbaik I se-Sulawesi Tengah dalam Evaluasi 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025.

Namun ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri. "Capaian ini jangan membuat kita berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat inovasi daerah," tutupnya. (***)

Editor : Muchsin Siradjudin
#Kasus stunting balita #Musrenbang tematik #Pravelensi terendah #Akses sanitasi rumah tangga