Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Poso Tandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

B
Penulis: Budiyanto Wiharto❯
PEMANFAATAN: Penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.(FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU). 
PEMANFAATAN: Penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.(FOTO: BUDIYANTO WIHARTO/RADAR PALU).  

Advertisement

RADAR PALU - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Poso menandatangani kerjasama dokumen kerja sama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, serta kerja sama dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa, Senin (20/4/2026). 

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan pemkab Poso yakni Toko ATK Mitra A2, Purnama Konveksi, Sinar Taylor, dan Toko ATK Grapena Print.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan apel pagi ASN itu dihadiri Sekkab Heningsih Tampai dan seluruh pimpinan OPD. Dari pihak pemkab, nota kerjasama ditandatangani langsung Wabup Soeharto Kandar. 

Wabup Soeharto mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan data kependudukan. 

"Data kependudukan merupakan elemen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya. 

Advertisement

Melalui kerja sama yang ada diharapkan dapat memberikan hak akses kepada perangkat daerah agar dapat memanfaatkan data secara terintegrasi, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penandatanganan kerja sama mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2020, Nomor 22 Tahun 2020, serta Nomor 17 Tahun 2023. 

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso bertindak sebagai instansi pelaksana, sementara OPD pengguna data meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Poso. 

"Kerja sama ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), berupa potongan harga antara 5 hingga 15 persen dalam berbagai transaksi," jelasnya. 

Dibilang Wabup Soeharto, pemanfaatan data kependudukan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kerahasiaan data, serta digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Sigi dan Kantah Perkuat Kerja Sama Pertanahan, Cegah Kerawanan Layanan Agraria

Pemkab Sigi dan Kantah Perkuat Kerja Sama Pertanahan, Cegah Kerawanan Layanan Agraria

Tindak lanjut dari pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sulawesi Tengah, para Bupati dan Walikota se-Sulteng.

Kerja Sama TNI Polri dan Masyarakat Berhasil Padamkan Karhutla di Dampelas

Kerja Sama TNI Polri dan Masyarakat Berhasil Padamkan Karhutla di Dampelas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Curhat Fraksi PKS DPRD Sulteng ke Fraksi DPRD DKI Jakarta, Saling Menguatkan

Curhat Fraksi PKS DPRD Sulteng ke Fraksi DPRD DKI Jakarta, Saling Menguatkan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan silaturahmi Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Rabu 21 Mei 2026

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer