RADAR PALU - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan komunikasi antar daerah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, diterima langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Sekretaris DPRD Sulbar serta pimpinan dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Mamuju ini dihadiri oleh jajaran dinas teknis Sulbar, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, PPPA dan PMD, serta Dinas Penanggulangan Bencana.
Baca Juga: Komisi III DPRD Sulteng Panggil PT IMNI Pekan Depan, Soroti Rekomendasi Gubernur yang Diabaikan
Efisiensi Anggaran dan Fokus Sektor Riil
Dalam pemaparannya, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui perampingan struktur birokrasi.
Saat ini, Pemprov Sulbar telah memangkas jumlah OPD dari 35 menjadi 29 instansi guna meningkatkan efektivitas kerja.
Gubernur SDK juga menegaskan komitmennya untuk tidak bergantung pada sektor pertambangan.
Baca Juga: Susun Ranperda, DPRD Sulteng Tinjau Praktik Ekonomi Hijau dan Pajak Daerah DI Yogyakarta
“Kami lebih memilih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertambangan dalam jangka panjang berisiko merugikan lingkungan, ditambah lagi kerumitan proses perizinan yang kini terpusat di Jakarta, bukan lagi di daerah,” tegasnya.
Transformasi Program Sosial: Panca Daya dan PASTI Padu
Pemerintah Sulbar turut memaparkan program unggulan "Panca Daya" dan "PASTI PADU" (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu).
Terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT), Gubernur menjelaskan adanya pergeseran strategi pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Komisi III DPRD Sulteng Laksanakan Koordinasi dan Komunikasi di Jawa Barat
Jika pada tahun 2025 pemerintah menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp2 juta/KK/Tahun, maka pada tahun 2026 fokus beralih ke program pemberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan Kementerian Sosial RI.
Tanggapan Komisi IV DPRD Sulteng
Merespons pemaparan tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng menyampaikan bahwa di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tengah menjalankan program "9 Berani" sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain bidang sosial-ekonomi, Komisi IV DPRD Sulteng juga membawa misi khusus mengenai inovasi kebudayaan.
Para legislator Sulteng berharap adanya kolaborasi dalam pengembangan kesenian daerah yang kerap ditampilkan pada setiap perayaan HUT daerah masing-masing, agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.
Delegasi Komisi IV DPRD Sulteng, dalam kunjungan kali ini dari Komisi IV DPRD Sulteng, antara lain Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, (Sekretaris Komisi), Mariam Tamoreka, Dr. I Nyoman Slamet, Aristan, Sri Atun, Rahmawati M. Nur, Awaluddin,
dan Baharuddin Sapi’i.
Kunjungan koordinasi kali ini, diharapkan dapat mempererat kerja sama antarprovinsi di Pulau Sulawesi, khususnya dalam menyinkronkan program penanganan stunting dan pemberdayaan masyarakat adat yang menjadi tantangan bersama di kedua wilayah.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin